PDIP soal Badrodin: Kami Tak akan Tinggalkan Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengambil sikap untuk mendukung apapun keputusan yang diambil Presiden Jokowi dalam menangani kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Sikap partai itu sesungguhnya telah diambil saat beberapa politisi partai banteng moncong putih itu berkunjung ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam pekan lalu (18/2), usai siangnya Jokowi mengumumkan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan dan diusulkannya Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri.

"Kami tetap pada posisi bersama mendukung Presiden. Itu adalah sikap pasca keputusan Presiden terkait Kapolri dan KPK. Kami tidak akan meninggalkan Presiden," ujar politikus PDIP Dwi Ria Latifa kepada CNN Indonesia, Senin (23/2).

Pilihan Redaksi DPR Reses Hingga 23 Maret, Bagaimana Nasib Badrodin Haiti? Soal Badrodin, DPR Minta Jokowi Tunggu Sampai Reses Berakhir Pimpinan DPR Pertimbangkan Uji Badrodin Haiti Kala Reses Kriminalisasi ke KPK Tak Berhenti Meski Jokowi Batalkan Budi

Rabu malam pekan lalu, sejumlah politisi PDIP berkumpul di kediaman Megawati, antara lain Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, anggota Fraksi PDIP di DPR Herman Hery, politikus senior PDIP Pramono Anung, dan anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifa. Hadir pula menteri-menteri asal PDIP, yakni Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Walau tetap mendukung segala keputusan Presiden, PDIP tak menutup kemungkinan akan bersikap kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dipandang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan. Sikap kritis itu, ujar Latifa, tak berarti PDIP memilih jalan yang berseberangan dengan pemerintah. "Kami berniat menjaga Presiden yang juga kader PDIP kok," kata dia.

Saat Jokowi mengumumkan pembatalan pelantikan Budi Gunawan di Istana Merdeka, Fraksi PDIP di DPR menggelar rapat internal. Usai rapat, para petinggi partai itu mengatakan kecewa dengan sikap Jokowi. Sejak awal, Budi Gunawan yang mantan ajudan Megawati Soekarnoputri memang didukung penuh PDIP untuk menjadi Kapolri. Saat ini Fraksi PDIP belum menggelar rapat lagi untuk membicarakan usul Jokowi soal Badrodin Haiti selaku Kapolri.

Jadi atau tidaknya Badrodin sebagai Kapolri memang membutuhkan persetujuan DPR --sama seperti ketika Budi Gunawan disetujui DPR sebagai Kapolri. Oleh sebab itu PDIP perlu menggelar rapat lanjutan untuk memutuskan apakah mereka akan final meloloskan Badrodin di uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR atau tidak.

Menurut Latifa, rapat belum digelar karena DPR kini sedang masa reses. Usai reses pada 23 Maret, PDIP berencana untuk menggelar rapat.

Namun hari ini pimpinan DPR menggelar rapat untuk mempertimbangkan kemungkinan uji kelayakan terhadap Badrodin digelar di tengah masa reses. Pasalnya, UU Polri mengatur bahwa DPR harus memberi jawaban soal Kapolri usulan Presiden dalam waktu 20 hari. Jika sudah lewat 20 hari, maka DPR dianggap menyetujui calon Kapolri pilihan Presiden. (pit/agk)