Putusan Gugatan SDA atas Romy, Massa PPP Penuhi Pengadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan mengumumkan putusan gugatan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (SDA) terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 28 Oktober 2014 yang mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP versi Romahurmuziy (Romi), Rabu (25/2).

Saat ini SDA telah hadir di PTUN Jakarta untuk menyaksikan pembacaan putusan, sedangkan wilayah sekitar PTUN Jakarta dipenuhi massa dari PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz yang juga akan mengikuti jalannya persidangan.

Pilihan Redaksi PPP Kubu Romy Masih Yakin Diterima oleh KPU dan Bawaslu Djan Sebut PPP Muktamar Surabaya Tak Berhak Ikut Pilkada Menkumham Ingin Dualisme Golkar dan PPP Segera Usai PPP Romy Gelar Mukernas Pertengahan Februari 2015

Pengamanan di wilayah PTUN pun diperketat. Sebanyak 150 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, dan Polsek Cakung diturunkan untuk mengamankan pembacaan putusan PTUN Jakarta terkait gugatan SDA yang dimulai pukul 11.00 WIB.

"Personel yang diturunkan sudah cukup. Nanti jika kondisi memanas, akan dipanggil bantuan dari Polsek Cakung," ujar Kepala Polsek Cakung Komisaris Polisi Lili Iryanto di PTUN Jakarta.

SDA menganggap pengesahan kepengurusan kubu Romi oleh Menkumham Yasonna Laoly pada Oktober 2014 termasuk kategori mencampuri urusan internal partai politik.

Menkumham sejak awal membantah tudingan itu. Dia siap mempertanggungjawabkan keputusannya. Yasonna yang mengesahkan kepengurusan kubu Romi sehari sesudah dilantik menjadi menteri menyatakan keputusan itu ia ambil berdasarkan hukum, yakni maksimal tujuh hari setelah surat hasil muktamar diterima kementeriannya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenkumham  Ferdinand Siagian mengatakan surat tentang perubahan susunan kepengurusan DPP PPP diterima Kemenkumham pada 17 Oktober –hari yang sama dengan penutupan Muktamar PPP kubu Romi di Surabaya.

“Surat dari Saudara Romy datang sejak tanggal 17 Oktober 2004. Ketika itu yang jadi menteri masih Bapak Amir Syamsuddin,” kata Ferdinand.

Surat perubahan kepengurusan PPP itu, menurut Ferdinand, dibuat di hadapan notaris Maria Baroro yang berkedudukan di Surabaya, kota tempat digelarnya Muktamar VIII PPP kubu Romi.

Ferdinand mengatakan Amir Syamsuddin yang saat itu menjabat menteri, tak langsung menyikapi surat PPP Romy karena masa jabatannya sudah hampir habis. “Maka pada tanggal 28 Oktober Bapak Yasonna menandatangani Surat Keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP,” ujarnya.

Dasar hukum keputusan Yasonna adalah hasil Muktamar VIII PPP yang digelar 15-17 Oktober di Surabaya yang mengakui Romi sebagai Ketua Umum PPP.

PPP kini terbelah antara kepengurusan hasil Muktamar Surabaya dengan Romi sebagai ketua umum, dan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta dengan Djan Faridz –yang didukung SDA– sebagai ketua umum. (agk)