Pembangunan Jakarta Terancam Tersendat karena APBD Belum Cair

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga akhir Februari 2015 belum juga cair. Keterlambatan pencairan ini dikhawatirkan akan membuat program pembangunan di ibukota menjadi terhambat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati membenarkan ada perbedaan yang dialami bila APBD 2015 terlambat dicairkan. "Pasti berbeda. Kami masih berusaha yang terbaik," kata Tuty di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/2).

Pilihan Redaksi Ahok Bakal Adukan Permainan Anggaran DPRD Jakarta ke Mendagri Ketegangan di Seputar Sosok Ahok Ahok: Ada Dana Fiktif Rp 12,1 Triliun dalam APBD versi DPRD Ahok Tuding DPRD DKI Potong Anggaran hingga 15 Persen

Namun Tuty enggan menjelaskan lebih lanjut program apa saja yang terhambat pelaksanaannya. Tuty menjawab diplomatis ketika disinggung mengenai realisasi program prioritas seperti penanganan banjir dan kemacetan.

"Itu adik-adik (wartawan) yang ngomong, yang jelas ada perbedaannya," tutur Tuty.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak ambil pusing mengenai kemungkinan keterlambatan program pembangunan di Jakarta. Ahok mengatakan, warga Jakarta tidak terlalu memerlukan pembangunan yang masif. "Orang DKI itu kaya-kaya, enggak banyak nuntut. Yang penting hidup, ngurus izin beres, sampah beres," kata Ahok.

Seperti diberitakan sebelumnya, RAPBD DKI Jakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi Jakarta sebesar Rp 73,08 triliun. Pemerintah Jakarta telah mengirim RAPBD tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Senin (23/2), dan tinggal menunggu persetujuan.

Terkait RAPBD, Ahok sempat menyebut bahwa ada dana fiktif dalam ABPD versi DPRD DKI Jakarta senilai Rp 12 triliun. Modusnya, oknum anggota DPRD menitipkan program mereka kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diketik dan dimasukan ke dalam rencana anggaran. Ahok bahkan tak segan menindaklanjuti hal tersebut ke ranah hukum. (rdk)