Hak Angket untuk Ahok Ditentukan Siang Ini
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Kamis, 26 Feb 2015 05:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tampak kembali meruncing paska perbincangan e-budgeting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) 2015.
Kamis (26/2) ini, anggota DPRD DKI Jakarta berencana melakukan pembicaraan dengan Ahok terkait hak angket tersebut dalam rapat paripurna.
Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengungkapkan rapat akan dilaksanakan sekitar pukul 14.00 WIB di ruang rapat paripurna DPRD. Taufik menambahkan dalam rapat tersebut akan dibahas pandangan dan usulan fraksi serta dilakukan pengesahan panitia angket.
"Hari ini sudah dijadwalkan rapat jam dua siang dan kami sepakat ketua panitia angket adalah Johnny Simanjuntak. Besok Jumat akan dikukuhkan," ujar Taufik, Rabu (25/2).
Namun saat dihubungi mengenai pengukuhan tersebut, Johnny mengaku belum ada kesepakatan resmi soal siapa yang akan menjadi ketua panitia hak angket tersebut. Dia mengatakan kepastian atas siapa ketuanya akan ditentukan juga hari ini. "Itu, kan, baru diusulkan, bisa saja besok yang jadi ketua orang lain," kata Johnny saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu malam (25/2).
Isu hak angket untuk Ahok mulai muncul setelah dirinya terlibat perselisihan dengan DPRD DKI soal APBD 2015. Ahok menuding DPRD berada di balik kacaunya anggaran ibu kota, termasuk dugaan adanya anggaran fiktif yang berjumlah Rp 12,1 triliun.
Selain masalah kacaunya APBD, persoalan pengiriman susunan APBD DKI Jakarta dalam format e-budgeting ke Kementerian Dalam Negeri pun menjadi alasan DPRD mengajukan hak angket. Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menyebut 90 persen anggota dewan sudah setuju hak angket digulirkan. Prasetyo juga mengkritik perilaku Ahok yang dinilainya sering seenaknya saja. Menurutnya, sebagai gubernur harus ada etika yang dijaga termasuk dalam persoalan penganggaran.
Sayangnya hingga kini muara hak angket sendiri belum ada kejelasan. Bahkan, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas mengatakan tidak sepakat dengan usulan hak angket terkait APBD. Langkah ini dinilai belum matang sehingga perlu dikaji ulang.
Bagi Hasbiallah, hak angket ini belum jelas arahnya, apakah akan berujung pada pemakzulan atau sekadar bertanya perihal APBD 2015 kepada Ahok. Dia menilai lebih baik dewan mengajukan hak interpelasi terlebih dahulu sebelum mengusulkan hak angket.
Sementara, Johnny yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD DKI mengungkapkan fraksinya tidak memikirkan untuk memakzulkan Ahok. Dia mengatakan hanya ingin memberitahu Ahok jika dia telah melanggar konstitusi serta apa yang diomongkan olehnya belum tentu benar.
"Ada anggapan yang menyatakan jika perkataan gubernur selalu benar tapi anggapan itu tidak benar," ujar Johnny. "Maka dari itu kami ingin buktikan bahwa Ahok tidak selalu benar. Masyarakat terlalu berpikir perkataan Ahok selalu benar." (utd)
Kamis (26/2) ini, anggota DPRD DKI Jakarta berencana melakukan pembicaraan dengan Ahok terkait hak angket tersebut dalam rapat paripurna.
Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengungkapkan rapat akan dilaksanakan sekitar pukul 14.00 WIB di ruang rapat paripurna DPRD. Taufik menambahkan dalam rapat tersebut akan dibahas pandangan dan usulan fraksi serta dilakukan pengesahan panitia angket.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun saat dihubungi mengenai pengukuhan tersebut, Johnny mengaku belum ada kesepakatan resmi soal siapa yang akan menjadi ketua panitia hak angket tersebut. Dia mengatakan kepastian atas siapa ketuanya akan ditentukan juga hari ini. "Itu, kan, baru diusulkan, bisa saja besok yang jadi ketua orang lain," kata Johnny saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu malam (25/2).
Selain masalah kacaunya APBD, persoalan pengiriman susunan APBD DKI Jakarta dalam format e-budgeting ke Kementerian Dalam Negeri pun menjadi alasan DPRD mengajukan hak angket. Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menyebut 90 persen anggota dewan sudah setuju hak angket digulirkan. Prasetyo juga mengkritik perilaku Ahok yang dinilainya sering seenaknya saja. Menurutnya, sebagai gubernur harus ada etika yang dijaga termasuk dalam persoalan penganggaran.
Sayangnya hingga kini muara hak angket sendiri belum ada kejelasan. Bahkan, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas mengatakan tidak sepakat dengan usulan hak angket terkait APBD. Langkah ini dinilai belum matang sehingga perlu dikaji ulang.
Bagi Hasbiallah, hak angket ini belum jelas arahnya, apakah akan berujung pada pemakzulan atau sekadar bertanya perihal APBD 2015 kepada Ahok. Dia menilai lebih baik dewan mengajukan hak interpelasi terlebih dahulu sebelum mengusulkan hak angket.
Sementara, Johnny yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD DKI mengungkapkan fraksinya tidak memikirkan untuk memakzulkan Ahok. Dia mengatakan hanya ingin memberitahu Ahok jika dia telah melanggar konstitusi serta apa yang diomongkan olehnya belum tentu benar.
"Ada anggapan yang menyatakan jika perkataan gubernur selalu benar tapi anggapan itu tidak benar," ujar Johnny. "Maka dari itu kami ingin buktikan bahwa Ahok tidak selalu benar. Masyarakat terlalu berpikir perkataan Ahok selalu benar." (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK