Ahok Lapor Dana Siluman ke KPK, DPRD Mengaku Tak Gentar

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta bantuan lembaga antirasuah itu untuk mengusut dugaan adanya dana siluman di APBD DKI.

Tindakan Ahok itu pun disambut positif oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Purnomo mengatakan dengan dilaporkannya dugaan dana siluman tersebut maka permasalahan akan menjadi semakin jelas dan terang.

"Bagus, makin terlihat kan. Kami kan juga terbuka di angket nanti, ini kan penyelidikan internal. Siapa enggak bener nanti kelihatan," kata Prasetyo saat dihubungi, Jumat (27/2) petang.

Pilihan Redaksi Rincian Dana Siluman yang Dicoret Ahok dari APBD Jakarta Ahok Resmi Laporkan Temuan Dana Siluman APBD Jakarta ke KPK Hak Angket Bergulir, Ahok: Saya Suka yang Beginian!

Sementara itu Wakil Ketua DPRD M Taufik juga tak gentar dengan manuver Ahok tersebut. Ia tetap yakin Ahok telah melakukan kesalahan fatal dengan mengirimkan APBD palsu kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Santai saja, siapapun bisa lapor kok. Tetangga saya juga bisa laporin saya, DPRD enggak ada ketakutan sama sekali," ucap Taufik singkat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan laporan dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Tepat pukul 17.00 WIB, mobil Land Cruiser berwarna hitam dengan nomor polisi B 1966 RFR yang membawa Ahok tiba di gedung lembaga antirasuah. Mantan politikus Gerindra tersebut datang bersama pejabat Pemda DKI lainnya.

"Ini melaporkan APBD, kami menemukan ada yang menyimpang dari KUA-PPS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara)," ujar Ahok di Gedung KPK, Jakarta.

Ahok hadir bersama sejumlah barang bukti yang ia bawa. Salah satu bukti tersebu tberupa lembaran kertas rincian APBD. "Ini bukti sangat jelas, dan saya kira biar KPK saja yang melakukan penyidikan terhadap semua bukti-bukti ini," katanya.

Rincian dana siluman tersebut antara lain: pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 15 miliar, alat perga pendidikan anak usia dini sebesar Rp 15 miliar, perangkat sains teknologi rekayasa untuk enam SMK sejumlah Rp 18 miliar, suplai daya bebas gangguan (UPS) untuk dua SMPN mencapai Rp 12 miliar, dan dana laboratorium multifungsi untuk 12 SMAN sebanyak Rp 8,8 triliun.

Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014, menemukan adanya anggaran janggal lantaran muncul secara tiba-tiba, tidak sejak awal pembahasan APBD.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan Ahok. "Kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," ujar Johan, (sip)