Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menilai hubungan yang nmantara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta yang memanas terjadi akibat persoalan komunikasi. Jokowi yakin, kedua pihak tersebut akan segera mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan kisruh penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 itu.
"Ini masalah komunikasi saja. Sebenarnya dua-duanya ingin bertemu mencari solusi, mencari jalan keluar. Pasti ada," kata Jokowi saat blusukan ke Pasar Pramuka, Jakarta, Sabtu (28/2).
Jokowi menuturkan, saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta, ia telah menggagas program e-budgeting untuk mengawasi item-item dalam anggaran belanja daerah. Namun ketika sistem e-budgeting telah siap, pejabat di ibukota belum langsung menjalankan program tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sebetulnya sudah siap. Sistem e-budgeting sudah digarap dengan baik tapi masih ada masalah," ucapnya.
Jokowi berkata, sistem baru memang biasa menimbulkan pro dan kontra. Padahal, jika percontohan program e-budgeting berhasil dilaksanakan di Jakarta, ia berencana mengaplikasikannya di seluruh pemerintahan daerah.
Panasnya hubungan Ahok dan DPRD DKI Jakarta terjadi saat pengesahan para anggota dewan Jakarta mengesahkan APBD Tahun 2015. Anggaran tersebut dibahas DPRD bersama SKPD.
Namun rancangan anggaran itu kemudian ditolak Ahok setelah ia menemukan 'dana siluman' yang nilanya mencapai Rp 12,1 triliun. Dalam rancangan APBD tersebut, uang sebanyak itu direncanakan untuk membeli sejumlah alat termasuk Uninterruptible Power Supply yang diperuntukan bagi sekolah-sekolah di Jakarta.
(pit)