Mantan Kadisdik DKI: Pengadaan UPS Usulan Suku Dinas
Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Senin, 02 Mar 2015 10:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Inspektorat DKI Jakarta Larso Marbun angkat bicara perihal pengadaan alat Uniterruptible Power Supply (UPS) di institusi yang pernah ia pimpin. Sebelum diangkat sebagai Kepala Inspektorat pada awal Januari tahun ini, Larso adalah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menjabat sejak Februari 2014.
Menurutnya, masuknya anggaran itu terjadi pada APBD perubahan. Jumlahnya ada 49 unit yang terdiri dari 25 unit untuk Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat. "Itu (usulan) masuk melalui suku dinas, jadi bukan usulan Dinas Pendidikan," kata Larso di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3).
Lebih lanjut, Larso mengatakan saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah menyelidiki proses pengadaan UPS ini. Baik mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga ke spesifikasi UPS tersebut.
"Sebenarnya sebelum terungkap, kami sudah dapat informasi mengenai hal itu. Jadi sekarang di Jakarta Barat masih dalam pemeriksaan," ujarnya.
Larso mengaku dirinya sebagai kepala dinas saat itu kecolongan dengan pengadaan barang ini. Padahal ia mengaku telah berhasil menyisir anggaran dan menyelamatkan dana sekitar Rp 3 triliun. "Ini bisa menciderai apa yang kami lakukan selama 10 bulan," katanya
Kedepan Sebagai Kepala Inspektorat ia akan lebih ketat melakukan pengawasan kepada SKPD agar kejadian serupa tidak terulang.
"Saya sudah ke lapangan, saya selalu bertanya dan mengatakan bahwa bekerja harus sesuai, ojektif, harga benar kualitas benar dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Larso.
Pengadaan UPS di APBD DKI Jakarta merupakan pos pengeluaran yang di permasalahkan Gubernur DKI Jakarta atau Ahok. Dalam APBD 2015 ini Ahok mencoret anggaran pengadan UPS hingga Rp 330 miliar.
“Itu hanya untuk sekolah. Dana UPS di satu sekolah mencapai Rp 6 miliar. Padahal satu genset Rp 150 juga saja sudah keren, sudah genset otomatis yang begitu mati lampu langsung nyala seperti di rumah sakit,” kata Ahok.
Ahok kini berhadapan dengan DPRD DKI Jakarta gara-gara ia mempertahankan draf APBD versi e-budgeting untuk dikirim ke Kementerian Dalam Negeri guna disetujui. Pemprov Jakarta, menurut Ahok, kukuh menggunakan draf APBD 2015 versi e-budgeting yang tidak memasukkan rincian anggaran hingga satuan ketiga seperti yang diinginkan DPRD.
Gara-gara itu, DPRD melayangkan hak angket terhadap Ahok guna menyelidiki soal APBD tersebut. Ahok berkeras memakai draf e-budgeting untuk mencegah masuknya anggaran fiktif yang menurut dia jumlahnya mencapai Rp 12,1 triliun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tegas Ahok, tak pernah mengajukan anggaran sebesar itu, yakni Rp 6 miliar untuk UPS di satu sekolah. Oleh sebab itu ia mempertanyakan dari mana usul dana siluman itu berasal. (sur)
Menurutnya, masuknya anggaran itu terjadi pada APBD perubahan. Jumlahnya ada 49 unit yang terdiri dari 25 unit untuk Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat. "Itu (usulan) masuk melalui suku dinas, jadi bukan usulan Dinas Pendidikan," kata Larso di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Larso mengaku dirinya sebagai kepala dinas saat itu kecolongan dengan pengadaan barang ini. Padahal ia mengaku telah berhasil menyisir anggaran dan menyelamatkan dana sekitar Rp 3 triliun. "Ini bisa menciderai apa yang kami lakukan selama 10 bulan," katanya
"Saya sudah ke lapangan, saya selalu bertanya dan mengatakan bahwa bekerja harus sesuai, ojektif, harga benar kualitas benar dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Larso.
Pengadaan UPS di APBD DKI Jakarta merupakan pos pengeluaran yang di permasalahkan Gubernur DKI Jakarta atau Ahok. Dalam APBD 2015 ini Ahok mencoret anggaran pengadan UPS hingga Rp 330 miliar.
“Itu hanya untuk sekolah. Dana UPS di satu sekolah mencapai Rp 6 miliar. Padahal satu genset Rp 150 juga saja sudah keren, sudah genset otomatis yang begitu mati lampu langsung nyala seperti di rumah sakit,” kata Ahok.
Ahok kini berhadapan dengan DPRD DKI Jakarta gara-gara ia mempertahankan draf APBD versi e-budgeting untuk dikirim ke Kementerian Dalam Negeri guna disetujui. Pemprov Jakarta, menurut Ahok, kukuh menggunakan draf APBD 2015 versi e-budgeting yang tidak memasukkan rincian anggaran hingga satuan ketiga seperti yang diinginkan DPRD.
Gara-gara itu, DPRD melayangkan hak angket terhadap Ahok guna menyelidiki soal APBD tersebut. Ahok berkeras memakai draf e-budgeting untuk mencegah masuknya anggaran fiktif yang menurut dia jumlahnya mencapai Rp 12,1 triliun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tegas Ahok, tak pernah mengajukan anggaran sebesar itu, yakni Rp 6 miliar untuk UPS di satu sekolah. Oleh sebab itu ia mempertanyakan dari mana usul dana siluman itu berasal. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK