"Doktrin luar negeri kita tidak lagi 'a million friends, zero enemies', berubah ke poros maritim yang sangat menekan kedaulatan," ujar Andi kepada CNN Indonesia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).
Dalam kaitannya dengan eksekusi hukuman mati, Andi menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menegaskan bahwa keputusan diambil atas dasar kedaulatan hukum yang berlaku di Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia dianggap memasuki masa darurat narkoba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi mengungkapkan, Presiden Jokowi sadar benar bahwa setiap kebijakan yang diambil pasti ada resikonya. Oleh sebab itu, ia tak khawatir jika nantinya Indonesia dijauhi oleh negara lain yang tidak setuju dengan keputusan yang diambilnya.
Untuk itu, imbuh dia, pemerintah akan mengambil langkah antisipasi dengan cara diplomasi agar hal tersebut tidak terjadi. "Diplomasi yang menjadi penting ya," kata dia.
Ahli kebijakan strategis itu memberi contoh ketika Indonesia bersitegang dengan pemerintah Belanda menyusul eksekusi warga negara yang menjadi terpidana mati gelombang I. Pemerintah Negeri Kincir Angin itu bahkan sempat menarik kembali duta besarnya ke ibu kota, Amsterdam.
"Duta besarnya sudah kembali ke Jakarta dan kami sudah berinteraksi langsung membahas langkah-langkah ke depan," ujar dia.
Ia menyebutkan, kerja sama yang dibangun oleh Indonesia dan Belanda di antaranya, pembangunan sektor maritim dan pemberantasan narkoba. "Juga dibahas kerja sama-kerja sama konkret yang bisa dilakukan untuk memerangi kejahatan narkoba yang menjadi concern besar kita," kata dia.
Andi menyimpulkan, "jadi diplomasi yang menjadi kunci. Pasti ada ketegangan-ketegangan sejenak dengan adanya hukuman mati ini, tapi diplomasi yang menjadi andalan untuk memperbaiki hubungan antar negara." (pit)