Kemenlu Diminta Beri Pemahaman Lembut kepada Australia

Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Jumat, 06 Mar 2015 12:18 WIB
Menghindari renggangnya hubungan antar negara, DPR meminta Menteri Retno Marsudi tidak menunjukan sikap keras dalam berdiplomasi dengan Australia
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi diminta DPR dapat memberikan pemahaman-pemahaman kepada pemerintah negara luar yang bereaksi keras terhadap keputusan hukum Presiden Joko Widodo. (CNN Indonesia/Arie Riswandy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah Presiden Indonesia Joko Widodo yang menolak tawaran Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop untuk melakukan pertukaran tahanan.

Meski penolakan tersebut sempat menimbulkan gesekan antara pemerintah kedua negara, namun DPR tetap berharap agar pemerintah tidak perlu menunjukkan sikap keras kepada pemerintah Australia.

"Barangkali (harus) ada diplomasi pemahaman yang lembut pada negara-negara terkait yang menyangkut warga negaranya yang akan dieksekusi," ujar Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan ketika ditemui di kompleks DPR RI, Jumat (6/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kewenangan Kemenlu yang perlu disampaikan ke negara-negara itu," sebutnya. 

Taufik menambahkan, Kemenlu dalam menyampaikan pemahaman pun harus mempertimbangkan beberapa aspek, terutama aspek narkotika yang berpotensi merusak generasi Indonesia ke depan.

Dia menyebut, kejahatan narkotika sudah bisa dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan karena bukan hanya menyangkut satu dua orang tapi juga generasi-generasi berikutnya.

Namun, pria yang akrab disebut Takur tersebut tetap mengingatkan agar semua pihak tetap tidak mengesampingkan aspek kemanusiaan dari para terpidana yang akan dieksekusi.

Meski begitu, posisi Indonesia yang sedang darurat narkoba tetap menjadi acuan pertama kenapa eksekusi mati harus tetap dilakukan.

"Masalah ini merupakan kejahatan yang besar, apalagi posisi Indonesia ini sudah berada di lintas peredaran narkotika sehingga tentunya tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaannya putusan hukum harus kita dukung," ujar Taufik.

"Tentunya ini menjadi salah satu pertimbangan kepada negara-negara yang terkait dalam pemberian pemahaman yang lembut," lanjut kader Partai Amanat Nasional tersebut.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak tawaran pemerintah Australia yang ingin menukar duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Syukumaran, dengan warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di Negeri Kangguru itu.

Dia mengungkapkan, Indonesia ingin selalu menjaga hubungan baik dan bersahabat dengan negara manapun. "Tapi sekali lagi, kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum. Kedaulatan politik kita tetap kedaulatan politik kita," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan, pertukaran tahanan tidak akan mempengaruhi keadaan Indonesia yang saat ini dianggap sedang mengalami masa darurat narkoba. (meg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER