"Bagi saya itu tidak ada masalah. Itu kan hak setiap pihak untuk melakukan langkah hukum yang akan diambil," ujar Amali saat berbincang dengan CNN Indonesia, Jumat (6/3).
Menurutnya hal tersebut tidak menjadi kendala dalam upaya menyelesaikan dualisme di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin ini. Ia menjelaskan amar Mahkamah Partai lah yang menjadi acuan dalam upaya penyelesaian dualisme tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kuasa Hukum Ical, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa substansi gugatan baru tersebut tidak banyak berbeda dengan gugatan sebelumnya. Intinya adalah meminta agar pengadilan menyatakan Munas Bali adalah sah termasuk kepengurusan yang dibentuknya.
Lebih lanjut, juga meminta agar Munas Ancol dinyatakan tidak sah demikian pula dengan pengurus yang dibentuk oleh munas tersebut. (hel)