Mandra Anggap Penahanannya Subjektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelawak Mandra Naih resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung hari ini (6/3). Keluar dari Gedung Bundar, dia tidak banyak berkomentar. "Tanya saja sama kuasa hukum saya," katanya sambil merangsek menembus wartawan.

Ditanya soal tanggapannya yang ditahan walau sudah berkooperatif dengan penyidik, dia juga tidak bicara banyak. Mandra keluar dari Gedung Bundar sekitar pukul 19.00 WIB. Dia tampak berusaha tersenyum tapi tatapannya terlihat kosong.

Sementara itu, kuasa hukumnya merasa penyidik bersifat subjektif dalam melakukan penahanan ini.

"Bagaimana bisa dia ditahan, dia melarikan diri tidak mungkin, sudah dicekal juga. Apalagi menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya," kata Sonie Sudarmono, kuasa hukum Mandra.

Pilihan Redaksi Mandra Ditahan Kejaksaan Agung terkait Dugaan Korupsi TVRI Tiba di Kejagung, Mandra: Kalau Saya Korupsi, Najis Pelawak Mandra Laporkan Dua Orang Pemalsu Tandatangan Datangi Bareskrim, Mandra Laporkan Pemalsuan Tandatangannya

Dia juga merasa kaget kliennya harus ditahan. Dia sempat menarik nafas panjang dan tak mampu berkata-kata saat ditanyai wartawan. "Saya syok," kata Sonie, dengan keringat bercucuran di wajahnya.

Sebelumnya, Mandra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Siap Siar di TVRI. Dia beserta Direktur PT Media Art Image Iwan Chermawan dan Yulkasmir selaku pejabat pembuat komitmen yang juga pejabat teras di TVRI diduga telah merugikan negara sampai dengan Rp 3,6 miliar.

Penetapan tersangka berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan tertanggal 10 Februari 2015. Para tersangka ditengarai melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31/1999 Jo UU 20/2001.

Kasus berawal saat TVRI melakukan pembelian terhadap 15 paket program siap siar menggunakan dana yang diperoleh dari APBN 2012. Paket-paket tersebut dipasok delapan perusahaan dan salah satunya adalah perusahaan milik komedian Mandra, PT Viandra Production.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI kala itu bisa disimpulkan dalam beberapa poin. Pertama, 15 kontrak paket program siap siar tersebut dilakukan jelang akhir tahun anggaran (bulan November). Sehingga, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangaan, akan melewati tahun anggaran.

Pembayaran telah dilakukan tahun 2012, meskipun masa tayang program berakhir sampai 2013. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan paket Rp 47.8 miliar tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (pit)