Pengadaan UPS Celah Umum Penyimpangan APBD DKI Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadaan UPS (uninterruptible power supply) jadi celah umum penyimpangan APBD DKI Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan pengadaan UPS di APBD DKI 2014 juga diduga terjadi penyimpangan dan terindikasi dengan korupsi.

Berdasarkan laporan realisasi pengadaan UPS oleh Dinas dan Sudin Pendidikan DKI Jakarta tahun ajaran 2014, Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan komponen anggaran yang diajukan sebesar Rp 6 miliar per paket.

Pilihan Redaksi DPRD Tak Berhak Usulkan Program APBD Telusuri Dana Siluman APBD DKI Jakarta, KPK Temui Tim Ahok Polisi Mulai Usut Korupsi UPS DKI Jakarta

Satuan paket tersebut memiliki komponen anggaran di antaranya untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebesar Rp 4,9 juta, Belanja Dokumen dan Administrasi Tender sebesar Rp 495 ribu, Belanja Pengadaan Rak Besi Rp 968 juta, Belanja Pengadaan UPS/Stabilizer Rp 1,9 miliar, dan Belanja Pengadaan Instalasi Listrik Rp 3,1 miliar.

"Namun pada realisasi pengadaan UPS, misalnya untuk SMAN 57, komponen anggaran untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Belanja Dokumen dan Administrasi Tender tidak ada," ujar Firdaus di kantor ICW, Jakarta, Senin (9/3). "Jangan-jangan tidak ada tender atau pelelangan," ujar Firdaus menambahkan.

Celah ini yang kemudian menjadi indikasi adanya praktik penyelewengan anggaran dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi dalam penganggaran APBD DKI 2015 yang juga mengajukan program pengadaan UPS untuk pendidikan. (hel)