Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan berharap proses penentuan nama calon Kapolri dapat melibatkan lebih banyak pihak. Hal ini diperlukan agar rentetan peristiwa yang terjadi pasca pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri tidak terulang kembali.
“Protes masyarakat kan bukan hanya soal orangnya tetapi proses yang terburu-buru," kata Ade di Jakarta, Minggu (8/2).
Ade menilai semestinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan dari lembaga yang memiliki data dan kompetensi di bidang integritas seperti KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua lembaga ini dipandang dapat memberi masukan terkait administrasi, kualitas, maupun integritas calon Kapolri.
"Lembaga ini bisa memberikan pandangan lain, sehingga presiden punya pertimbangan yang rasional dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan politis semata," ujar Ade.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(gen)