Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memulai tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 pada April mendatang. Lembaga penyelenggara pemilu itu akan memulai setiap tahap pilkada setelah konsultasi terkait isi Rancangan Peraturan KPU (RP KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat akhir Maret ini.
Persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2015 akan dilakukan pada April hingga Juni 2015. Setelah itu, proses pelaksanaan pilkada pun dimulai dengan terlebih dahulu mengumpulkan dukungan bagi calon perseorangan yang akan ikut bertarung dalam ajang pilkada di akhir tahun nanti.
"Akan segera dimulai tahap persiapan dari April hingga Juni 2015. Setelah itu tahap penyelenggaraaan dibuka dengan pendaftaran bagi calon kepala daerah di bulan Juli," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (12/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pendeknya waktu yang tersisa bagi KPU tidak menyurutkan optimisme para komisioner dalam menjamin keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Hadar menyampaikan keyakinannya bahwa KPU telah siap melaksanakan setiap proses dalam pilkada tahun ini.
"Saya kira kami siap karena KPU sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Tinggal peraturannya saja yang diresmikan dan harus melalui proses konsultasi dengan DPR terlebih dahulu," ujar Hadar menuturkan.
Dalam uji publik hari pertama mengenai RP KPU, Rabu (11/3) lalu, usulan tanggal pelaksanaan Pilkada serentak telah disepakati oleh seluruh Komisioner KPU dan peserta uji publik. 9 Desember 2015 pun diusulkan menjadi tanggal pelaksanaan pilkada serentak yang untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di Indonesia.
"Kelihatannya tanggal 9 lebih pas, tetapi belum kami putuskan. Tanggal 9 pun kalo diselesaikan, tanggal 16 (Desember) penetapan Walikota dan Bupati. Tanggal 17 (Desember) penetapan Gubernur. Jadi selesai tanggal 17, cukup waktu ya sebelum liburan," ujar Hadar, Rabu (11/3).
Kepastian tanggal pelaksanaan pilkada 2015 akan diketahui setelah rapat konsultasi antara KPU dengan DPR dilakukan akhir Maret mendatang.
(obs)