Mencoba Menakar Ongkos Politik untuk Golkar yang Terbelah

Jakarta, CNN Indonesia -- Mencari angka pasti berapa biaya yang dikeluarkan partai ketika membuat sebuah acara besar adalah bukan perkara mudah. Penyebab utamanya adalah tak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan partai.

Hal itu terjadi kala CNN Indonesia berusaha mencari berapa besar sebenarnya ongkos yang digelar oleh Partai Golkar yang terbelah akibat konflik antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kubu Agung Laksono. Menakar sejauh yang bisa adalah salah satu pilihan dari pada tidak mendapatkan sama sekali berapa ongkos yang terbuang.

Kubu Aburizal Bakrie menggelar Musyawarah Nasional IX Golkar diselenggarakan di Westin Resort Hotel, Nusa Dua, Bali, pada 30 November hingga 4 Desember 2014 lalu. Jumlah biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi Partai Beringin ini diperkirakan mencapai puluhan miliar.

Pilihan Redaksi Menkumham Tegaskan Ikut Putusan Mahkamah Partai Golkar Sambil Bercanda, Zulkifli Tawarkan Diri Fasilitasi Golkar Yorrys Peringatkan Kubu Ical soal Atribut Golkar

Menjelang diselenggarakannya musyawarah, Ketua Panitia Pelaksana Ahmadi Noor Supit menyatakan pihaknya telah mengundang sekitar 3.000 orang perserta dari berbagai provinsi. Merujuk pada laman resmi Westin Resor Hotel, diakses pada Kamis (12/3), harga sewa kamar per malam yang ditawarkan berkisar Rp 3 juta hingga dengan Rp 6 juta.

Dengan data tersebut panitia menyewa kamar yang termurah sekalipun, biaya akomodasi peserta Musyawarah Nasional selama empat hari mencapai Rp 36 miliar. Angka itu baru sebatas biaya penginapan dan belum termasuk biaya transportasi, keamanan, maupun sewa ruang rapat.

Namun meski demikian, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bali I Ketut Sudikerta mengatakan biaya yang dianggarkan untuk perhelatan ini mencapai Rp 20 miliar. Angka itu pun, jika dibandingkan dengan Musyawarah sebelumnya di Pekanbaru, 2009, meningkat dua kali lipat.

Banyak kader Golkar enggan membocorkan mengenai angka sesungguhnya yang dikeluarkan oleh panitia untuk menyelenggarakan acara ini. Idrus Marham, misalnya, lebih memilih menghindar ketika ditanyai terkait hal ini. "Tanya panitia saja," katanya kepada wartawan di kompleks DPR, Jakarta, November lalu.

Dia hanya mengatakan panitia menyewa tujuh hotel untuk mengakomodasi para peserta. Jika yang dikatakannya benar, artinya angka pengeluaran untuk menggelar acara ini bahkan lebih besar dari angka RP 36 miliar.

Sementara Munas Jakarta yang digelar di Hotel Mercure pada Sabtu (6/12) sampai Minggu (7/12) 2014 lalu memang lebih sederhana. Menurut Ketua Penyelenggara Munas Jakarta Yorrys Raweyai, peserta munas berjumlah 384 orang. Jumlahnya jauh lebih kecil dari Munas Bali. Kecilnya jumlah peserta membuat pengamanan Munas Jakarta biasa saja.

Meski demikian, Golkar kubu Agung Laksono enggan memberikan komentar soal berapa besar biaya munas yang digelar mereka. Ketua DPP Golkar kubu Agung, Leo Nababa menyatakan bukan hak orang lain atau pihak luar untuk mengetahui berapa biaya munas yang digelarnya. "Itu urusan rumah tangga kami," kata Leo saat dihubungi CNN Indonesia kemarin.

Menurut politisi muda Golkar Indra Jaya Piliang, penyelenggaraan munas, rapimnas atau perayaan ulang tahun, termasuk acara besar di Partai Golkar. Dalam hitungan kasar dia, biaya untuk acara besar itu mencapai ratusan miliar. "Adalah kalau sampai segitu (ratusan miliar)," tuturnya saat berbincang dengan CNN Indonesia Rabu (11/3) kemarin.

Untuk acara-acara besar itu, lanjut Indra, penanggung jawab utama dana penyelenggaraan biasanya adalah mereka yang menjadi ketua OC (organisation committee) atau ketua SC (steering committe).

Kesulitan meneropong keuangan partai politik juga diakui Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi. Tak rapihnya penyusunan serta pelaporan keuangan partai politik menyebabkan permasalahan itu mengemuka. FITRA pernah mencoba untuk melakukan penelitian soal keuangan partai, namun hanya sejumput informasi yang kemudian mereka dapatkan. (sip)