Temui Pimpinan DPR, Komisioner KPK Bahas Isu-Isu Terkini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi gedung DPR. Kunjungannya tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan courtesy call yang dilakukan oleh lima pimpinan KPK.

"Jadi kami hari ini, kami berlima bertemu dengan pimpinan DPR. Ini merupakan rangkaian kegiatan KPK tiga Plt pimpinan KPK dan dua pimpinan KPK untuk courtesy call," ujar Plt Pimpinan KPK Johan Budi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/3).

Tidak banyak keterangan yang disampaikan oleh Johan. Dia hanya mengatakan pertemuan itu akan membahas isu-isu terkini soal hukum. Lebih lanjut, ia mengatakan baru dapat mengomentari mengenai perkembangan isu-isu terbaru, terlebih lagi mengenai polemik yang terjadi saat ini, setelah bertemu dengan pimpinan DPR.

Pilihan Redaksi Bicara Remisi, Tiga Pimpinan KPK Menghadap Jokowi Jokowi dan KPK Bahas Penyelamatan Sumberdaya Alam Usai Dipanggil Presiden, Komisioner KPK akan Temui DPR

"Kami membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga negara. Sebelumnya telah ke BPK dan MA. Selebihnya setelah pertemuan saja," tegasnya.

Berdasarkan pantauan, lima pimpinan DPR yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan menyambut para pimpinan KPK.

Selain itu, terlihat juga pimpinan Komisi III yakni Aziz Syamsudin dan Benny K Harman turut menyambut kedatangan pimpinan KPK. Diketahui, Komisi III merupakan mitra kerja dari KPK.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan pertemuan ini, salah satunya untuk mendengarkan apa yang dihadapi oleh KPK menghadapi polemik yang terjadi saat ini.

"Kami ingin dengar apa yang dirasakan KPK menghadapi masalah-masalah ini. Kami juga pimpinan DPR akan memberikan masukan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/2)

Fahri mengungkapkan masukan yang akan diberikan adalah agar para Plt pimpinan KPK dapat melihat langsung ke akar masalah yang terjadi. Menurutnya, dengan cara seperti itu, masalah-masalah dan kasus seperti benturan antar lembaga negara tidak akan tejadi lagi.

"Kalau (Plt pimpinan KPK) berani melihat hal itu, seperti kriminalisasi dan benturan antara lembaga negara tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau tidak berani, jadinya begitu-begitu saja," tegasnya.

Kendati demikian, dia mengaku belum mengetahui siapakah inisiator dari pertemuan tersebut. "Saya belum lihat suratnya. Ya kami selaku pimpinan DPR menerima saja, dalam pengertian kelembagaan dan pimpinan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ini.

(hel)