Yasonna: Saya Menkumham, Bukan Kader PDIP

Jakarta, CNN Indonesia -- Putusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan Partai Golongan Karya versi Munas Jakarta masih memunculkan polemik.

Keputusan Menteri terkait dengan perselisihan partai-partai seperti Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan akhirnya membuat posisi Menteri Yasonna Laoly dipertanyakan.

Tidak hanya itu, ada juga tudingan yang ditujukan kepada Kemenkumham, yang menyebut dirinya dijadikan pelatuk agar Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan mengalami kegagalan di Pilkada serentak yang dilaksanakan pada akhir 2015 mendatang.

Menteri Yasonna pun mengatakan tudingan tersebut sebagai pikiran politik semata. Dia mengungkapkan, segala putusan yang dia ambil berdasarkan pikiran yuridis dan pikiran hukum.

Pilihan Redaksi Pimpinan DPR Tak Berhak Larang Perombakan Fraksi Golkar Bambang: Kemenkumham Pelatuk Agar Golkar Tak Ikut Pilkada Yasonna Berhalangan, Agung Batal Serahkan Kepengurusan Golkar Yasonna: Gue Demen Istilah 'Begal Politik' Yasonna: Soal Angket itu Terlalu Berlebihan

Selain itu, Yasonna pun menegaskan posisinya saat ini bukanlah sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melainkan sebagai Menkumham.

"Saya menempatkan diri sebagai Menkumham bukan sebagai kader PDI-Perjuangan, meskipun masyarakat menafsirkan seperti itu," kata Yasonna saat ditemui di kompleks Kemenkumham, Senin malam (16/3).

Lebih jauh Yasonna menjelaskan jika dia tak mengambil keputusan, dalam konteks putusan Partai Golkar, maka hal tersebut malah akan merugikan partai berlambang pohon beringin itu. Kerugian yang Yasonna maksud adalah kemungkinan Partai Golkar merugi dalam masalah Pilkada 2015.

Oleh karena itu, Yasonna pun mengambil putusan untuk mengesahkan Partai Golkar versi Munas Jakarta. Dia pun mengaku dirinya sebagai seorang profesional dan akademisi yang harus menjaga martabatnya.

"Saya profesional, saya akademisi, dan saya betul-betul menjaga itu," ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya di DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan langkah yang diambil oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan skenario yang dibuat partai lain untuk menggagalkan usaha Partai Golkar ikut dalam Pilkada serentak pada akhir 2015.

Bambang menyebut, skenario politik telah dibuat, untuk kemudian membuat Menteri Yassonna dilihat.

"Siapa dalang di balik skenario ini, saya menduga skenario ini diciptakan dengan menggunakan Kemenkumham sebagai pelatuknya," ujar Bambang saat ditemui di kompleks DPR RI, Senin (16/3).

Dia menegaskan keributan internal yang melanda Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar digunakan oleh partai lain untuk mempersiapkan diri menyongsong Pilkada 2015.

Keributan tersebut, tambah Bambang, sangat diharapkan oleh partai yang dia singgung agar bisa menang di Pilkada. (meg)