Jokowi Segera Keluarkan Perpres untuk Golkar Agung

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan Jokowi akan segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono.

“Perpresnya akan segera dikeluarkan Presiden dalam waktu dekat. Sudah dilaporkan kepada Presiden dalam rapat kabinet kemarin,” ujar Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3).

Pilihan Redaksi Ical Ajukan Gugatan Baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Golkar Agung Laksono Akan Sowan ke SBY Mekeng: Ical Sudah Selesai, Jangan Buang-buang Waktu Jika Ical Gabung, Agung akan Rombak Lagi Kepengurusan Golkar

Yasonna menerima kepengurusan hasil Musyawarah Nasional Ancol sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang sah Selasa pekan lalu (10/3). (Baca: Menteri Yasonna Resmi Sahkan Golkar kubu Agung)

Keputusan Yasonna itu dituding kubu Aburizal Bakrie (Ical) bersifat politis dan memanipulasi putusan Mahkamah Partai Golkar. Oleh sebab itu hari ini kubu Ical melaporkan Menkumham ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Terkait pelaporan itu, Yasonna mengaku tak peduli. “Silakan saja. Kami akan layani," kata dia.

Yasonna berpendapat jika perseteruan dua kubu di Golkar tak segera diputuskan, maka konflik akan terus berlanjut hingga pilkada serentak akhir 2015 yang pendaftarannya sudah dimulai pada Juni.

“Itu yang kami khawatirkan. Nanti kan yang rugi Golkar sendiri. Jadi ini momentum rekonsiliasi. Karena itu kepengurusan Golkar hanya sampai 2016. Ini kan yang memutuskan Mahkamah Partai, bukan saya,” ujar Yasonna.

Namun kubu Ical justru menuduh Yasonna memanipulasi putusan Mahkamah Partai Golkar. Sebab MPG dalam putusannya tak mencapai kata sepakat. Hakim Djasri Marin dan Andi Mattalatta memenangkan kubu Agung. Sementara dua hakim lainnya, Muladi dan Has Natabaya, tak menyebut kubu mana yang menurut mereka sah sebagai pengurus Golkar, namun mengatakan tak menerima permohonan kubu Agung.

Yasonna berharap tak akan terjadi konflik horizontal antara kubu Agung dan Ical. Ia meminta semua pihak taat hukum. (agk)