Yusril: Jika Jokowi Buat Perpres Golkar, Dia yang Digugat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, berpendapat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melemparkan tanggung jawab ke Presiden Jokowi terkait penyelesaian dualisme kepengurusan Partai Golkar. Ini menyusul pernyataan Yasonna, Selasa (17/3), yang menyebut Presiden Jokowi akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.

“Ini keganjilan luar biasa. Soal sengketa Golkar, pengesahan badan hukum, cukup diputuskan di Kementerian Hukum dan HAM lewat Surat Keputusan Menteri. Jelas ini hanya urusan menteri, kenapa dilempar ke Jokowi?” kata Yusril kepada CNN Indonesia, Rabu (18/3).

Pilihan Redaksi Jokowi Segera Keluarkan Perpres untuk Golkar Agung Golkar Kubu Ical: Perpres Bentuk Ketakutan Menteri Yasonna Kubu Ical Sindir Muladi: Pagi Tempe, Sore Kedelai Ical Ajukan Gugatan Baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Apabila benar Jokowi mengeluarkan Perpres soal Golkar seperti ucapan Yasonna, maka hal itu punya konsekuensi yang harus ditanggung Presiden. “Jika Jokowi yang mengesahkan (kepengurusan Agung Laksono), maka dia yang digugat ke pengadilan, bukan menterinya,” ujar Yusril.

Oleh sebab itu Yusril mengaku amat heran dengan langkah Yasonna yang melempar ‘bola panas’ ke Presiden. Menurut pengacara yang juga pakar hukum tata negara itu, seharusnya seorang menteri melindungi presidennya, bukannya malah menjerumuskan.

Yusril menduga ada dua hal di balik langkah Yasonna itu: tidak paham dengan tugasnya selaku Menkumham, atau memang sengaja melempar tanggung jawab ke Presiden.

Mendaftarkan kepengurusan partai politik, ujar Yusril, adalah tugas Menkumham, bukan Presiden. Yasonnalah yang seharusnya menerbitkan Keputusan Menteri tentang pencatatan pengurus parpol, bukan Jokowi.

Peraturan Presiden tentang pengesahan kepengurusan partai politik, kata Yusril, sama sekali tak ada dasar hukumnya. “UU Partai Politik mengatur untuk mendaftarkan pengurus parpol ke Kemenkumhan, bukan ke Presiden. Makan mustahil Presiden akan menerbitkan Perpres untuk  mengesahkah pengurus parpol," kata mantan Menteri Hukum itu.

Yusril menilai, sejak awal menjabat sebagai Menkumham, Yasonna memang melakukan serentetan kekeliruan. “Dia telah keliru mengambil langkah dalam proses pencatatan pengurus parpol, baik pengurus PPP maupun Golkar,” ujarnya.

Saat ini kubu Ical tengah menanti respons Jokowi atas langkah Yasonna yang melempar tanggung jawab ke dia. “Apakah Jokowi bersedia menendang bola yang dioper Yasonna? Kami tunggu saja apakah dia berminat atau tidak,” kata Yusril.

Selasa (10/3), Yasonna menerima kepengurusan hasil Musyawarah Nasional Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono sebagai pengurus Golkar yang sah. Atas keputusan itu, Yasonna dituding kubu Ical memanipulasi putusan Mahkamah Partai Golkar dan oleh karenanya diadukan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. (agk)