Soal Pengadaan UPS, Bareskrim Bakal Periksa Lulung Cs

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menyatakan Badan Reserse Kriminal Polri akan memanggil beberapa anggota DPRD DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pada proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2014.

Meski demikian, Badrodin belum dapat memastikan kapan pemeriksaan tersebut akan dilakukan. "Iya (kami akan memeriksa mereka). Tapi belum ada jadwal. Kami kan pasti akan periksa saksi-saksi dulu," kata Badrodin pada acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/3).

Pilihan Redaksi Kali Ini Lulung Salah Ucap 'Giant Sea Wall' Jadi 'Giant Sall' Limpahkan Kasus UPS ke Mabes, Ahok: Dia Nggak Enak Satu Level Ahok Sindir DPRD dan Lulung Saat Jelaskan Penggunaan APBD

Badrodin kembali menegaskan alasan pelimpahan perkara dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta ini, dari Polda Metro Jaya kepada Bareskrim Polri. Ia berkata, pihaknya menghindari kemungkinan kongkalikong antara penyidiknya dan para pejabat DKI Jakarta yang diduga terlibat dalam kasus ini.

"Tentu supaya menghindari adanya kesan, hubungan yang baik dengan Pemda DKI jangan sampai mengganggu proses penegakan hukum. Jadi kami tarik ke Mabes Polri," ucapnya.

Sebelum ini, Polda Metro Jaya telah memanggil puluhan saksi yang terlibat langsung dalam pengadaan alat penyimpan daya listrik sementara di 49 sekolah menengah atas di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Namun, sampai saat ini kepolisian belum menetapkan satupun tersangka.

Persoalan pengadaan UPS ini mencuat lantaran adanya kisruh anggaran 2015 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili sang Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta. Ahok menduga ada permainan anggaran yang dilakukan oleh para anggota dewan. Salah satu permainan yang ia pergoki adalah pengadaan UPS bagi sekolah-sekolah di Jakarta. (sip)