Akibat Putusan Golkar, Gerindra Desak Jokowi Ganti Menkumham

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi Partai Gerindra Fadli Zon meminta Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan pernyataan resmi atas langkah yang diambil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya versi Munas Jakarta. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran Yasonna adalah menteri yang dipilih dan menjadi bawahan Jokowi di Kabinet Kerja kali ini.

Wakil Ketua DPR RI tersebut mengatakan momen seperti ini menjadi ajang pembuktian bagi Jokowi sebagai presiden.

Pilihan Redaksi Gerindra Belum Mau Terima Agung Laksono Pasca SK Menkumham Sahkah Agung, KMP Gelar Rapat Konsolidasi Aburizal Bakrie: Anggota Membelot akan Kami Ganti Golkar Ical Akan Rotasi 16 Anggota Pendukung Agung Laksono

"Saya kira presiden perlu memberikan penjelasan apakah putusan Menkumham merupakan putusan yang diketahui presiden atau tidak. Ini akan membuktikan apakah Jokowi seorang presiden atau hanya suruhan dari partai politik," kata Fadli di DPR RI, Senin (23/3) malam.

Dirinya menyayangkan langkah yang diambil oleh Yasonna selaku Menkumham karena dianggap lebih mementingkan faktor politik. Maka dari itu Fadli pun mendesak agar Jokowi memberikan penjelasan mengenai putusan Yasonna tersebut.

Jika nyatanya putusan tersebut tak sesuai dengan visi pemerintah maka Fadli meminta agar melakukan reshuffle terhada Yasonna. "Jika tak sejalan dengan presiden maka lakukan reshuffle, tapi jika ternyata sejalan dengan presiden itu lain cerita," ujar Fadli menambahkan.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan Surat Keputusan soal kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) yang mengesahkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum, Senin pagi (23/3). Direktur Tata Negara Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Tehna Sitepu membenarkan pengesahan tersebut.

"Iya, sudah disahkan," ujar Tehna ketika dikonfirmasi CNN Indonesia di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Senin (23/3). (pit)