Gerindra Belum Mau Terima Agung Laksono

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra tak mau menerima Agung Laksono jika Ketua Umum Golkar versi Musyawarah Nasional di Jakarta itu bertandang.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya tidak akan menerima Agung sebelum kepengurusan Golkar yang dipimpinnya memiliki kekuatan hukum tetap.

"Kalau nanti sudah berkekuatan hukum tetap, akan kami terima," kata Fadli di Gedung DPR Jakarta, kemarin malam (23/3).

Pilihan Redaksi Agung Sebut Agus Gumiwang Akan Diluncurkan Senin Depan Sambut Hangat Agung, Bang Yos: PKPI Anak Sulung Golkar SBY di antara Agung dan Ical Mahyudin Dukung Golkar Agung Tanpa Sepengetahuan Ical

Saat ini ia menilai Golkar yang dipimpin Agung belum memiliki kekuatan hukum tetap meski sudah diakui oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Gerindra belum mau menerima jika Agung suatu hari nanti menjadikan DPP Gerindra sebagai tujuan safari politiknya karena terkesan mencari legitimasi.

"Kalau datang dan safari politik untuk mendapatkan legitimasi ya (Gerindra) tidak mau," kata Fadli tegas.

Selain soal kekuatan hukum tetap, Agung menurut Fadli tetap akan diterima oleh Gerindra dengan syarat kedatanganya sebagai Agung pribadi atau sebagai kader Golkar, bukan sebagai Ketua Umum.

Sikap Gerindra ini sedikit berbeda dengan sikap beberapa partai lain. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota Koalisi Merah Putih menyatakan siap menerima kedatangan Agung dan pengurus Golkar yang lain. Fadli tidak mempermasalahkan perbedaan sikap ini.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan PKS terbuka untuk menerima safari politik pengurus Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta.

"Silaturahmi kan baik. Silakan saja roadshow. Jangan dicurigai, saya juga terbuka untuk dikontak," ujar Fahri. (Baca juga: PKS Buka Pintu untuk Golkar Agung Laksono)

Hal serupa juga dilakukan oleh Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan pintu masuk untuk Agung Laksono terbuka lebar. Bahkan, ia mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pasti akan menerima kunjungan tersebut.

Kendati demikian, mengenai legitimasi kepengurusan, Max mengatakan hal tersebut akan disampaikan oleh SBY setelah ada satu pihak yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

"Ya yang namanya silaturahmi silakan saja. Namun kan nantinya akan terlihat siapa yang memiliki hak otoritas atas Golkar," tegasnya. (Baca juga: Max: SBY akan Terima Agung Laksono dengan Terbuka) (sur/pit)