KPU Diminta Libatkan TNI Amankan Pilkada Serentak Sejak Awal

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) setentak tahun 2015 semakin mendekati waktu pelaksanaan. Namun masih ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam perhelatan politik pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati tersebut, termasuk dari sisi pengamanan.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demorkasi Didik Supriyanto mengatakan, pada pilkada terdahulu sering terjadi konflik yang disebabkan oleh kurangnya petugas keamanan di lokasi pilkada. Oleh karena itu, Didik menyarankan agar penjagaan pilkada 2015 Polri mendapat bantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pilihan Redaksi Golkar dan PPP Diimbau Selesaikan Konflik Sebelum Juli 2015 PKS Ingin Koalisi Pusat Diterapkan Daerah pada Pilkada 2015 Perludem Minta Bawaslu Waspadai Kepengurusan Ganda Partai JK: Golkar Dikasih Perpres, Nanti Semua Minta

"Sedini mungkin sebaiknya Komisi Pemilihan Umum tidak hanya menjalin koordinasi dengan Polri, tapi juga dengan TNI," ujar Didik saat ditemui di Jakarta, Sabtu (28/3).

Didik menambahkan, meski hubungan TNI dan Polri sering kali kurang baik tetapi jika KPU sudah mengumumkan untuk meminta bantuan TNI dalam pengamanan maka tidak akan muncul masalah. Selain itu, dengan pengumuman yang dibuat KPU maka masyarakat tak perlu kaget dan risau saat pilkada berlangsung ada petugas TNI yang ikut berjaga.

Didik menjelaskan, ada beberapa daerah yang rawan terjadi konflik saat pilkada berlangsung. Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah beberapa provinsi di Sumatera,  di Jawa terjadi di Madura, Sulawasi tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Namun pada saat kerusuhan terjadi, lanjut Didik, pilkada dilakukan tidak serentak. Maka itu, saat pilkada 2015 dilakukan serentak penjagaan harus ditambah dan salah satu caranya adalah dengan meminta bantuan TNI.

"Yang jadi masalah adalah dulu tak serentak, nah sekarang jadi masalah karena polisi terbatas," kata Didik.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menuturkan, masyarakat tidak perlu risau dengan potensi konflik. Menurut Viva, potensi konflik pasti akan muncul dan sumbernya akan banyak karena pilkada melibatkan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda.

Namun jika seluruh peraturan pilkada bisa dijalankan dengan baik maka masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan potensi konflik tersebut. "Dari sisi keamanan, potensi pasti ada. Namun jika seluruh peraturan pilkada bisa dilakukan dengan baik maka tidak perlu khawatir akan adanya konflik," ujar Viva. (rdk)