MUI Minta Kominfo-BNPT Libatkan Lembaga Lain sebelum Blokir

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memblokir 22 situs media Islam. Kominfo dan BNPT diminta melibatkan MUI, Kementerian Agama, serta organisasi massa (ormas) Islam sebelum melakukan pemblokiran.

Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunika Sinansari Ecip mengatakan, keterlibatan lembaga terkait itu dibutuhkan agar tidak menimbulkan reaksi negatif. "Sehingga keputusan melakukan blokir benar-benar kredibel, tidak mendatangkan kerugian bagi media, dan tidak menimbulkan keresahan," ujar Ecip dalam keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia, Rabu (1/4).

Pilihan Redaksi PKS Tunjuk Mahfudz Siddiq Tangani Pemblokiran Situs Islam Kriteria Situs Islam Radikal Versi BNPT PKS: Pemblokiran Situs Islam, Indonesia Kembali ke Orba Tujuh Pemred Situs Islam Ancam Pidanakan BNPT

Menurut Ecip, reaksi masyarakat begitu serentak dan masif setelah pemerintah melakukan pemblokiran situs. Bahkan ada kekhawatiran akan muncul kembali gerakan phobia pada Islam.

Selain itu, era informasi sekarang menuntut kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan pers sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. "Pemerintah jadi harus berhati-hati menyimpulkan dan menetapkan keputusan yang berdampak luas," tutur Ecip.

Dia menambahkan, keberadaan situs-situs Islam terkait erat dengan kepentingan umat beragama yang luas. Untuk itu, MUI meminta pemerintah meninjau kembali keputusan melakukan blokir atas 22 situs berbasis keagamaan Islam.

Jika ternyata pemblokiran itu telah salah dilakukan pemerintah, lanjut Ecip, sudah seharusnya pemerintah Presiden Joko Widodo melakukan rehabilitasi nama baik situs tersebut. "Karena nama baik situs media Islam tersebut telah ternodai karena terlanjut dikaitkan dengan gerakan kekerasan, radikalisme, dan terorisme," ujar Ecip.

Dalam waktu dekat, MUI akan mendalami dan mengkaji kembali kasus pemblokiran. Ecip menyebutkan, MUI akan mengundang sejumlah pihak terkait yaitu Kominfo, BNPT, serta pengelola situs media yang diblokir untuk mengonfirmasi. "Perlu diingat juga tugas pemrintah adalah membimbing dan membina situs agar memberi andil bagi pendidikan," katanya. (rdk)