Kemendagri Sengaja Undang DPRD untuk Optimalkan Pengawasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Evaluasi klarifikasi Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi serta DPRD DKI Jakarta telah dibuka pada Kamis (2/4) pagi ini.

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mursadi hadir di Gedung F Komplek Kemendagri tepat pukul 10.00 WIB.

Mereka datang dengan kompak mengenakan kemeja batik berlengan panjang dan saling berjabat tangan di hadapan para wartawan yang telah menunggu sejak beberapa jam sebelumnya.

Pilihan Redaksi Ahok Akan Sambungkan Blok G dengan Blok A dan B Tanah Abang Pergub APBD Dinilai Bisa Koreksi Rencana Pembangunan ICW Temukan Potensi Penyimpangan Rp 1,2 T di APBD Jakarta akan Pakai Pagu Anggaran 2014, Pembangunan Terganggu?

"Ini kami datang untuk Jakarta baru yang lebih baik ya. Pembukaan acara nanti dapat diliput, kemudian saya akan memimpin (pembahasan) makro kebijakan terkait dengan evaluasi dan klarifikasi rancangan peraturan gubernur DKI Jakarta, sesudah itu kita akan jumpa pers," ujar Donny—sapaan Moelek—di Halaman Gedung F Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (2/4).

Terlihat Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana juga hadir dalam evaluasi rapergub pagi ini. Selain itu, anggota DPRD dari Fraksi NasDem Bestari Barus juga tampak datang memenuhi undangan yang telah diberikan Kemendagri.

Hingga saat ini, pembukaan acara dan penjelasan yang dipimpin oleh Donny masih berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Gedung F Kemendagri. Dalam pembukaan, Donny menjelaskan alasannya yang turut mengundang DPRD untuk datang dalam evaluasi Rapergub tentang APBD DKI Jakarta TA 2015 pagi ini.

"Tidak mengurangi efektivitas peran dua penyelenggara daerah maka (dalam undangan) ada Kepala Daerah dan Dewan yang sama-sama punya tugas dan wewenang, tetapi sama-sama punya larangan. Intinya kita harus melibatkan Dewan untuk pengawasan yang lebih baik. Dewan tidak berkurang perannya, dan akan lebih efektif kedepannya," kata Donny.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeriini hanya sebatas menyamakan persepsi antara kedua lembaga pemerintahan tersebut dalam memandang rancangan peraturan gubernur untuk penggunaan pagu APBD 2014 di tahun ini.

Ahok mengatakan penyamaan persepsi tersebut termasuk penyesuaian program dan dana atas beberapa rencana pembangunan yang mungkin dibatalkan akibat penggunaan pagu APBD 2014.

Selain itu, Ahok mengatakan pembahasan nanti juga akan menyinggung mengenai pengecekan atas kesesuaian dana di anggaran dengan kenyataan di lapangan. Ahok mencontohkan pembangunan gedung Gelanggang Olah Raga.

"Kami ingin potong ini betul enggak bangun GOR sampai Rp 43 hingga Rp 47 miliar. Apa ini tidak penggelembungan dana? Bikin kegiatan olahraga sampai 300 orang. Swasta saja bikin kegiatan olahraga marathon cuma 200 orang. Ini sampai 1000 panitia. Apa benar," kata Ahok.

Jika pemotongan atas beberapa rencana pembangunan dilakukan, Ahok berharap pelimpahan dana dapat diberikan untuk penanaman investasi di BUMD sudah jelas. Namun, rencana Ahok tersebut mesti mendapatkan persetujuan dari Kemendagri dan berdasar pada peraturan serta UU yang berlaku sampai sekarang.

Sebelumnya, pihak Kemendagri mengakui telah memberikan evaluasi terhadap rincian dalam berkas APBD 2014 untuk tahun 2015 yang diterimanya. (hel)