Ahok: Pertemuan dengan Kemendagri untuk Samakan Persepsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeri Kamis (2/4) ini hanya sebatas menyamakan persepsi antara kedua lembaga pemerintahan tersebut dalam memandang rancangan peraturan gubernur untuk penggunaan pagu APBD 2014 di tahun ini.

Menurut Ahok—sapaan Basuki—pengetatan anggaran dan upaya meminimalisir potensi penggelembungan dana dalam pemakaian pagu APBD 2014 di tahun ini akan menjadi agenda pembahasan rapergub antara Pemprov DKI dengan Kemendagri.

"Pertemuan nanti untuk menyamakan persepsi saja. Enggak ada masalah apa-apa," kata Ahok ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis ini.

Pilihan Redaksi Ahok dan DPRD DKI Temui Mendagri Hari Ini Bahas Pergub APBD Hak Menyatakan Pendapat Tak Otomatis Lengserkan Ahok Fraksi Belum Terima Hasil Penyelidikan Tim Angket APBD Penentuan Nasib Ahok Makin Dekat, Tim Angket Susun Laporan

Lebih jauh lagi, Ahok mengatakan penyamaan persepsi tersebut termasuk penyesuaian program dan dana atas beberapa rencana pembangunan yang mungkin dibatalkan akibat penggunaan pagu APBD 2014.

Selain itu, Ahok mengatakan pembahasan nanti juga akan menyinggung mengenai pengecekan atas kesesuaian dana di anggaran dengan kenyataan di lapangan. Ahok mencontohkan pembangunan gedung Gelanggang Olah Raga.

"Kami ingin potong ini betul enggak bangun GOR sampai Rp 43 hingga Rp 47 miliar. Apa ini tidak penggelembungan dana? Bikin kegiatan olahraga sampai 300 orang. Swasta saja bikin kegiatan olahraga marathon cuma 200 orang. Ini sampai 1000 panitia. Apa benar," kata Ahok.

Jika pemotongan atas beberapa rencana pembangunan dilakukan, Ahok berharap pelimpahan dana dapat diberikan untuk penanaman investasi di BUMD sudah jelas. Namun, rencana Ahok tersebut mesti mendapatkan persetujuan dari Kemendagri dan berdasar pada peraturan serta UU yang berlaku sampai sekarang.

Sebelumnya, pihak Kemendagri mengakui telah memberikan evaluasi terhadap rincian dalam berkas yang diterima. Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan secara total ada 280 halaman dalam rapergub yang mendapat evaluasi dari Kemendagri sampai saat ini. Banyaknya evaluasi diberikan karena Kemendagri ingin menjaga penganggaran dalam APBD tetap sesuai dengan Nawa Cita yang dimiliki Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Mendagri ingin anggaran daerah berpihak pada kepentingan rakyat sesuai Nawa Cita Jokowi dan JK‎. Besok kami klarifikasi biar utuh. Kami turut mengundang Gubernur, SKPD, BUMD, DPRD, dan Badan Anggaran DPRD" kata Donny—sapaan Moenek—saat dihubungi para wartawan, Rabu (1/4). (utd)