DPR Usulkan BG Jadi Wakapolri karena Rekam Jejak Baik

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto membenarkan adanya pembahasan mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Pembahasan digelar dalam rapat konsultasi yang diadakan DPR bersama Presiden Joko Widodo.

"Hampir sebagian besar fraksi tadi mengusulkan Badrodin Haiti menjadi Polri, dan Wakapolrinya Budi Gunawan," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4).

Pilihan Redaksi Syarat Wajib PDIP untuk Jokowi soal Kapolri Akbar Faizal, Luhut, dan Lulusan Harvard di Sekitar Jokowi Faktor Yuridis dan Sosiologis Pertimbangan Jokowi Gantikan BG DPR Terima Penjelasan Jokowi, Serahkan Badrodin ke Komisi III

Lebih lanjut, ia mengungkapkan usulan tersebut disampaikan karena baik Badrodin Haiti ataupun Budi Gunawan memiliki rekam jejak yang baik di Kepolisian. Selain itu, jabatan Wakapolri untuk Kepala Lembaga Pendidikan Polri ini juga untuk mengembalikan nama baik Budi Gunawan.

"Sebagian fraksi juga meminta Presiden untuk mengembalikan nama baik Budi Gunawan, karena ini menyangkut nama baik Polri, pribadi dan keluarganya," ujar Yandri.

Sebelumnya, Jokowi hadir dalam rapat konsultasi bersama dengan pimpinan DPR. Dalam rapat tersebut hadir pula sejumlah petinggi fraksi yakni Ketua dan sekretaris dari sepuluh fraksi di DPR dan juga sejumlah menteri.

Pembahasan mengenai pencalonan Kapolri memang menjadi agenda utama dari rapat konsultasi tersebut. DPR terutama Komisi Hukum DPR meminta agar Jokowi dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai pembatalan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri dan pencalonan Badrodin Haiti menjadi Kapolri yang baru.

Usai rapat, Jokowi mengatakan alasan utama batal dilantiknya Budi Gunawan menjadi Kapolri adalah untuk menghindari perdebatan di masyarakat dan dalam rangka untuk menciptakan ketenangan di tengah-tengah masyarakat.

Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK usai Presiden Jokowi menyerahkan surat pencalonan kepada DPR. Namun, proses di DPR pun terus berlanjut. Sembilan dari sepuluh fraksi di DPR setuju untuk menerima pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Sayangnya, pada saat itu Presiden Jokowi menunda untuk melantik Budi Gunawan dengan alasan status tersangka tersebut.

Status tersangka Budi Gunawan pun luruh usai memenangkan pra peradilan yang dipimpin oleh Hakim Sarpin beberapa waktu lalu. Tapi hal ini tak lantas membuat Jokowi melantik Budi. Jokowi selanjutnya malah mengusulkan Badrodin sebagai calon Kapolri baru ke DPR. (Baca juga: Duet Badrodin-BG Hasil Renungan JK-Paloh-Megawati) (sur)