Menteri Tedjo: Rapat Jokowi-DPR Tak Hasilkan Produk Hukum
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 06 Apr 2015 11:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo berencana mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senin (6/4) ini. Kunjungan dilakukan untuk menjelaskan beberapa hal termasuk pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan hal tersebut merupakan kunjungan balasan atas kedatangan pimpinan DPR ke Istana Negara bulan lalu.
"Presiden diundang DPR untuk rapat konsultasi. Di agenda, ada beberapa hal yang akan dibicarakan, pencalonan Kapolri, APBNP dan Perppu KPK," ujar Menteri Tedjo setibanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4).
Menteri Tedjo tidak dapat memastikan akan adanya pengembangan isu dari rapat konsultasi yang rencananya akan dimulai pada pukul 11.00 WIB nanti. Lebih lanjut, ia hanya dapat memastikan rapat konsultasi ini tidak akan menghasilkan produk hukum.
Selain Menteri Tedjo, telah hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil. Empat pimpinan DPR yakni Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fadli Zon pun telah hadir di Gedung DPR.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan rapat konsultasi ini bertujuan menjelaskan perihal pembatalan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Ia menyebutkan pertemuan antara pimpinan eksekutif dan legislatif tersebut hanya membahas soal pergantian Kapolri karena DPR hanya meminta penjelasan mengenai hal tersebut.
Tedjo pun mengaku telah dijamin oleh Ketua DPR Setya Novanto bahwa lembaganya tidak akan menyerang Presiden.
"Tidak akan menyerang. Sudah dijamin pimpinan DPR, Pak Setya Novanto. Kesepakatannya jadi Ketua DPR mengatakan akan membahas lebih singkat, hanya Kapolri saja," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).
Sementara itu, kata Tedjo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah mempersiapkan jawaban mengenai permintaan penjelasan tersebut. Namun, belum diketahui siapa saja yang akan ikut serta mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut.
Soal format pertemuan, Tedjo menjelaskan, tidak akan ada penjelasan tertulis yang diberikan. Pertemuan tersebut, katanya, akan lebih informal dan penuh keakraban sebagai balasan atas kunjungan DPR ke Istana Negara.
Menurut Tedjo, memang lebih bagus jika Presiden langsung bertemu dengan pimpinan DPR. Hal tersebut untuk menciptakan suasana yang lebih akrab antara kedua belah pihak.
Namun, setelah pertemuan itu, masih ada mekanisme yang harus dilakukan DPR sebelum Badrodin bisa mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kapolri. "Itu ada mekanismenya. Serahkan pada mekanisme yang ada," kata dia. (utd)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan hal tersebut merupakan kunjungan balasan atas kedatangan pimpinan DPR ke Istana Negara bulan lalu.
"Presiden diundang DPR untuk rapat konsultasi. Di agenda, ada beberapa hal yang akan dibicarakan, pencalonan Kapolri, APBNP dan Perppu KPK," ujar Menteri Tedjo setibanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan rapat konsultasi ini bertujuan menjelaskan perihal pembatalan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Tedjo pun mengaku telah dijamin oleh Ketua DPR Setya Novanto bahwa lembaganya tidak akan menyerang Presiden.
"Tidak akan menyerang. Sudah dijamin pimpinan DPR, Pak Setya Novanto. Kesepakatannya jadi Ketua DPR mengatakan akan membahas lebih singkat, hanya Kapolri saja," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).
Sementara itu, kata Tedjo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah mempersiapkan jawaban mengenai permintaan penjelasan tersebut. Namun, belum diketahui siapa saja yang akan ikut serta mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut.
Soal format pertemuan, Tedjo menjelaskan, tidak akan ada penjelasan tertulis yang diberikan. Pertemuan tersebut, katanya, akan lebih informal dan penuh keakraban sebagai balasan atas kunjungan DPR ke Istana Negara.
Menurut Tedjo, memang lebih bagus jika Presiden langsung bertemu dengan pimpinan DPR. Hal tersebut untuk menciptakan suasana yang lebih akrab antara kedua belah pihak.
Namun, setelah pertemuan itu, masih ada mekanisme yang harus dilakukan DPR sebelum Badrodin bisa mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kapolri. "Itu ada mekanismenya. Serahkan pada mekanisme yang ada," kata dia. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK