Ricuh di Pergantian Anggota Komisi III: PPP Ini Bayi Kembar
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 08 Apr 2015 08:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat kini diisi dengan beberapa wajah baru. Sejumlah anggota fraksi dipercayakan untuk bertugas ke Komisi Hukum DPR tersebut. Pada saat pergantian anggota Komisi III muncul kericuhan kecil.
Kejadiannya saat Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman selaku pimpinan rapat mulai membacakan surat pergantian atau pemindahtugasan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. "Pak Dimyati Natakusumah dari Komisi I ke Komisi III menggantikan Aditya Mufti Ariffin dari Komisi III ke Komisi I," ujar Benny di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4).
Interupsi pun langsung terdengar usai Benny membacakan surat tersebut. Interupsi disampaikan oleh Kapoksi Fraksi PPP Arsul Sani. Arsul menilai perpindahan tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ditandatangani oleh Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar.
"Interupsi pimpinan. PPP ini bayi kembar. Jadi ada yurisprudensi yang disepakati di pimpinan. Surat harus ditandatangangi oleh kedua ketua fraksi, Pak Hasrul dan Epyardi Asda," ujar Arsul kepada Benny.
Arsul pun menjelaskan bahwa sebelumnya, Epyardi Asda, Ketua Fraksi PPP pihak Djan Faridz, dapat berpindah dari Komisi V ke Komisi II karena juga telah mengantongi tanda tangan dari Hasrul Azwar. "Mohon dikembalikan untuk dibicarakan di internal kami," tegas Arsul.
"Sampai saat ini di pimpinan hanya membacakan surat-surat. Kami tidak tahu ada apa di balik surat ini," jawab Benny.
Dimyati pun turut bersuara untuk menginterupsi. "Saya bawa putusan Mahkamah Partai. Coba Pak Menteri (Hukum dan HAM) baca. Mahkamah putuskan Muktamar Surabaya tidak sah," ujar Dimyati. Setelah menyerahkan putusan Mahkamah Partai, Dimyati pun meninggalkan ruang rapat Komisi III sambil tersenyum.
Dalam kesempatan yang berbeda, Arsul mengungkapkan dirinya selaku Kapoksi Fraksi PPP baru mengetahui adanya pergantian komposisi, pada saat pembacaan surat oleh pimpinan rapat. Ia pun menegaskan yurisprudensi yang dibentuk oleh PPP mulai berlaku setelah kejadian pembalikan meja oleh Hasrul Azwar dalam rapat paripurna tahun lalu.
"Yurisprudensi harus berlaku untuk semua. Ini adalah cara kami di Fraksi PPP untuk mendinginkan suasana," ujarnya. (pit/obs)
Kejadiannya saat Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman selaku pimpinan rapat mulai membacakan surat pergantian atau pemindahtugasan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. "Pak Dimyati Natakusumah dari Komisi I ke Komisi III menggantikan Aditya Mufti Ariffin dari Komisi III ke Komisi I," ujar Benny di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4).
Interupsi pun langsung terdengar usai Benny membacakan surat tersebut. Interupsi disampaikan oleh Kapoksi Fraksi PPP Arsul Sani. Arsul menilai perpindahan tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ditandatangani oleh Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsul pun menjelaskan bahwa sebelumnya, Epyardi Asda, Ketua Fraksi PPP pihak Djan Faridz, dapat berpindah dari Komisi V ke Komisi II karena juga telah mengantongi tanda tangan dari Hasrul Azwar. "Mohon dikembalikan untuk dibicarakan di internal kami," tegas Arsul.
Dimyati pun turut bersuara untuk menginterupsi. "Saya bawa putusan Mahkamah Partai. Coba Pak Menteri (Hukum dan HAM) baca. Mahkamah putuskan Muktamar Surabaya tidak sah," ujar Dimyati. Setelah menyerahkan putusan Mahkamah Partai, Dimyati pun meninggalkan ruang rapat Komisi III sambil tersenyum.
Dalam kesempatan yang berbeda, Arsul mengungkapkan dirinya selaku Kapoksi Fraksi PPP baru mengetahui adanya pergantian komposisi, pada saat pembacaan surat oleh pimpinan rapat. Ia pun menegaskan yurisprudensi yang dibentuk oleh PPP mulai berlaku setelah kejadian pembalikan meja oleh Hasrul Azwar dalam rapat paripurna tahun lalu.
"Yurisprudensi harus berlaku untuk semua. Ini adalah cara kami di Fraksi PPP untuk mendinginkan suasana," ujarnya. (pit/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK