Gagal Ikut Pilkada Membayangi Partai Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golongan Karya hingga saat ini belum juga menemukan titik temu jalan penyelesaian. Kondisi tersebut membuat Ketua Dewan Pertimbangan Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Akbar Tandjung resah.

Akbar khawatir perselisihan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono itu mengakibatkan partai berlambang pohon beringin tak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak. Proses penyelesaian konflik Golkar di jalur hukum belum juga mendapat titik terang ketika Pilkada sudah diwacanakan untuk digelar akhir tahun ini.

"Itulah yang jadi keprihatinan saya menyangkut produk Munas karena di depan mata sudah ada peristiwa politik yaitu agenda Pilkada di mana tentu saja kami semua punya kepentingan untuk ikut serta di sana," kata Akbar di Gedung KPK, Kamis (9/4).

Pilihan Redaksi Fraksi Status Quo, Golkar Kubu Agung Sesalkan Rotasi Anggota Jelang Pilkada, Golkar Kubu Agung Buka Pintu Koalisi Ical Targetkan 59 Persen Perolehan Suara di Pilkada Setelah Rapimnas, Golkar Agung Segera Siapkan Musda

Akbar menegaskan Pilkada merupakan momen yang tak dapat dilewatkan oleh Golkar. Pasalnya, Pilkada merupakan ajang pertarungan partai politik untuk mendapatkan posisi politik.

Keberhasilan partai politik di ajang Pilkada pada akhirnya turut menentukan peta kekuatan di ajang Pemilihan Umum 2019 mendatang. Dengan demikian, kata Akbar, Pilkada merupakan pondasi dasar untuk mendulang peningkatan suara partai politik.

Saat ini Akbar hanya bisa berharap konflik di internal partainya segera berakhir. Dalam situasi sekarang, kata Akbar, solusi dari persoalan hanya bisa menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bagaimanapun, Akbar tetap berpendapat kepengurusan partai Golkar yang sah adalah hasil Munas versi Ical yang diselenggarakan di Pulau Dewata. Dia menganggap kebasahan di sana mutlak lantaran dihadiri oleh pengurus resmi Golkar dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten dan kota.

"Sehingga saya berpendapat Munas Bali itu keabsahan yang saya yakini," ujar Akbar.

Tahun ini setidaknya akan ada 271 pilkada secara serentak. Diawali 4-8 Juni 2015 jadi waktu penyerahan dukungan calon gubernur dan wakil gubernur dari perseorangan. 7-11 Juni 2015 penyerahan syarat dukungan calon bupati dan wali kota perseorangan.

10-19 Juli 2015 pengumuman pendaftaran pasangan calon dari partai politik. 22-24 Juli 2015 pendaftaran calon dari partai politik, dilanjutkan 24 Agustus penetapan pasangan calon kepala daerah, dan sehari setelahnya pengundian nomor urut.

28 Agustus hingga 5 Desember 2015 masa kampanye dimulai dan 9 Desember 2015 adalah hari pemilihan sekaligus penghitungan suara di tempat pemungutan suara. (pit/pit)