PDIP: Beri Waktu Setahun untuk Perombakan Kabinet
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Senin, 13 Apr 2015 12:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai penguasa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menganggap waktu enam bulan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja-nya terlalu prematur untuk melakukan perombakan.
"Reshuffle itu terserah Presiden. Tapi menurut saya, setelah satu tahun baru lakukan evaluasi. Enam bulan begini terlalu prematur," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan kepada CNN Indonesia, Senin (13/4).
Menurut dia, di internal partai banteng belum ada satu pun forum dan pembicaraan resmi maupun informal mengenai perombakan kabinet yang ramai diperbincangkan sejak munculnya survei yang menunjukkan minimnya angka kepuasan masyarakat atas kinerja pembantu presiden.
"Dalam pembicaraan formal atau nonformal, belum ada pembicaraan sama sekali. Initnya komando kami ada Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," ujar Trimedya.
Mengikuti arahan Megawati, kata Trimedya, mutlak dilakukan kader, termasuk mendukung pemerintahan agar tetap berjalan di atas konstiusi dan memastikan memenuhi janji kampanyenya.
"Kader PDIP tidak boleh jalan sendiri, semua komando di Ketua Umum. Intinya kami kawal Jokowi."
Dorongan reshuffle ini datang dari koalisi oposisi pemerintah, yaitu Koalisi Merah Putih. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan ada beberapa menteri di pemerintahan Jokowi tidak melakukan kinerja dengan baik. Namun Muzani enggan menyebutkan pada bidang apa saja para menteri yang kinerjanya jelek.
Survei yang dilakukan Indo Barometer terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebesar 57,5 persen, sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja JK adalah 53,3 persen.
Selain itu, masyarakat menilai persoalan ekonomi juga jadi persoalan utama, yaitu masalah ekonomi secara umum (21,6 persen) serta mahalnya harga kebutuhan pokok (19,6 persen). (pit)
"Reshuffle itu terserah Presiden. Tapi menurut saya, setelah satu tahun baru lakukan evaluasi. Enam bulan begini terlalu prematur," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan kepada CNN Indonesia, Senin (13/4).
Menurut dia, di internal partai banteng belum ada satu pun forum dan pembicaraan resmi maupun informal mengenai perombakan kabinet yang ramai diperbincangkan sejak munculnya survei yang menunjukkan minimnya angka kepuasan masyarakat atas kinerja pembantu presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengikuti arahan Megawati, kata Trimedya, mutlak dilakukan kader, termasuk mendukung pemerintahan agar tetap berjalan di atas konstiusi dan memastikan memenuhi janji kampanyenya.
Dorongan reshuffle ini datang dari koalisi oposisi pemerintah, yaitu Koalisi Merah Putih. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan ada beberapa menteri di pemerintahan Jokowi tidak melakukan kinerja dengan baik. Namun Muzani enggan menyebutkan pada bidang apa saja para menteri yang kinerjanya jelek.
Survei yang dilakukan Indo Barometer terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebesar 57,5 persen, sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja JK adalah 53,3 persen.
Selain itu, masyarakat menilai persoalan ekonomi juga jadi persoalan utama, yaitu masalah ekonomi secara umum (21,6 persen) serta mahalnya harga kebutuhan pokok (19,6 persen). (pit)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK