Soal yang Timbul Tenggelam dalam Rencana Belanja DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretariat Jenderal DPR telah menyusun Rencana Anggaran Belanja Umum DPR 2015. Rencana itu ada di laman resmi DPR pada bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Menariknya banyak hal yang bisa dicermati dari rencana itu.

Satu hal yang membetot perhatian, berdasarkan penelusuran CNN Indonesia, adalah renovasi rencana perawatan rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulujami, keduanya di Jakarta Selatan. Setiap tahun, setidaknya dalam tiga tahun terakhir, yakni 2013, 2014 dan 2015 pos anggaran itu selalu ada dan dalam angka yang relatif stabil. Kompleks rumah dinas DPR di Kalibata berjumlah 470 buah, sementara di Ulujami ada 90 buah rumah. Itu masih ada rumah pimpinan DPR di Kompleks Widya Chandra, juga di Jakarta Selatan. (Baca juga: DPR Anggarkan Rp 36 Miliar untuk Perawatan 'Rumah Hantu')

Pilihan Redaksi FITRA Menilai Rencana Belanja DPR Rp 220,1 Miliar Tak Wajar Anggaran Pengharum Ruangan DPR Melonjak Jadi Rp 2,3 Miliar Pimpinan DPR Tak Urusi soal Rencana Belanja yang Membengkak

Pos pemeliharaan dan renovasi rumah dinas DPR berada di bawah Biro Pemeliharaan dan Instalasi. Pada tahun 2013, pemeliharaan dan renovasi untuk komplek rumah dinas DPR di Kalibata dianggarkan Rp 35,5 miliar sedang untuk di komplek rumah dinas Ulujami sekitar Rp 2,3 miliar. Totalnya tahun ini untuk dua komplek tersebut adalah Rp 37, 8 miliar.

Bergerak ke tahun berikutnya, pada tahun 2014. Renovasi dan perawatan rumah dinas ini juga nongol. Untuk rumah dinas di Kalibata, angkanya sedikit turun menjadi Rp 33, 66 miliar, sedang angka untuk Kompleks DPR naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 5,28 miliar. Tahun 2014 itu, totalnya Rp 38,94 miliar.

Rencana renovasi atau perawatan rumah dinas DPR di dua wilayah itu kembali ada di tahun 2015 ini. DPR merencanakan anggaran sebesar Rp 32,15 miliar untuk rumah dinas di Kalibata dan Rp 4,162 miliar untuk yang di Ulujami. Keduanya berjumlah Rp 36,1 miliar. 

Jika pos perawatan atau renovasi untuk rumah dinas anggota dewan di Kalibata dan Ulujami selalu hadir dalam tiga tahun terakhir, tetapi tidak demikian dengan pos rumah jabatan untuk pimpinan DPR di Kompleks Widya Chandra. Rumah dinas pimpinan DPR itu mendapatkan rencana perawatan sebesar Rp 459 juta pada tahun 2013.

Sementara pada tahun 2014 dan tahun 2015, pos perawatan itu tak ada. Demikian juga untuk pengadaan perlengkapan di rumah dinas DPR di Kalibata dan Ulujami. Pada tahun 2013, ada rencana pengadaan pengadaan perlengkapan di dua kompleks rumah dinas itu sebesar Rp 106, 144 miliar. Pos pengadaan ini tidak ada di tahun 2014 dan tahun 2015.

Bukan sekali ini saja, rencana anggaran DPR menarik untuk dicermati. Pada 2012 lalu, DPR pernah membatalkan secara resmi rencana lelang dari Rencana Umum Belanja Tahunan saat itu. Setidaknya ada tiga pos yang menarik perhatian, yaitu perbaikan ruangan anggota DPR senilai Rp 6,2 miliar, lalu rencana renovasi toilet senilai Rp 2 miliar, dan rencana pembangunan pagar DPR senilai Rp 1 miliar.

Rencana Belanja DPR Dinilai Tak Wajar

Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Apung Widadi menilai, rencana belanja DPR itu tidak wajar. “Hal-hal yang tidak penting dianggarkan dalam jumlah yang besar,’ paparnya saat dihubungi Selasa (14/4). Apung yakin, anggaran untuk pengharum ruangan di DPR tidak akan menghabiskan uang negara sebesar itu.

Selain menilai tidak wajar, Apung juga melihat, anggaran ini adalah sebuah pemborosan. Apung menyontohkan soal renovasi rumah dinas anggota DPR yang nilainya hingga Rp 40 miliar, sementara banyak anggota DPR yang tidak tinggal di rumah dinas tersebut.

“Ini menunjukkan tidak pahamnya mereka dengan kondisi masyarakat yang masih banyak yang susah, apalagi sekarang harga banyak naik. Mereka ini kan wakil rakyat,” lanjut Apung.

Apung heran, DPR selama ini sudah mendapatkan gaji yang besar dengan segala fasilitasnya. Kemudian, negara, papar dia, masih harus dibebani dengan segala kebutuhan mereka hingga yang detail, seperti pengharum ruangan. “Mestinya sudah cukup lah itu semua,” katanya. 

Apung menduga, anggaran belanja umum DPR yang tidak wajar ini ada semacam kongkalikong antara oknum di Sekretariat DPR dengan para pengusaha penyedia barang-barang untuk DPR. Ada semacam rencana bancakan antara oknum DPR dengan pengusaha proyek di DPR. Maka itu, dibuatlah anggaran yang tidak wajar. 

Atas dasar itu, Apung meminta agar anggaran belanja umum DPR 2015 itu harus ditolak. Publik, papar dia, harus turut serta mengawasi rencana anggaran DPR. Rencana belanja umum DPR itu bisa disetujui jika anggaran yang diajukan wajar sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Tata Tertib DPR, Rencana Anggaran Belanja Umum DPR ini disusun oleh Sekjen DPR untuk dibahas bersama di Badan Urusan Rumah Tangga. Jika telah disepakati, maka akan dibawa ke Badan Anggaran untuk disetujui. Persetujuan ini lalu dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan. Usai itu akan dimasukkan dalam APBN.
(hel/sip)