Geram Soal Bocor, JK Minta Pembocor Biayai UN Ulang

Noor Aspasia Hasibuan, CNN Indonesia | Kamis, 16/04/2015 14:45 WIB
Geram Soal Bocor, JK Minta Pembocor Biayai UN Ulang Sejumlah pelajar mengikuti Ujian Nasional (UN) manual dengan kertas ujian di SMA Negeri 1, Jakarta, Senin, 13 April 2015. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menegah menjalankan kebijakan baru dengan mengadakan UN berbasis komputer pada 585 sekolah di seluruh Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku geram dengan adanya kebocoran soal Ujian Nasional tahun ini. Ia mengimbau harus ada sanksi tegas dan keras pada pihak pembocor yang menyebar luaskan bocoran soal Ujian Nasional.

"Harus diberikan sanksi yang besar kepada orang itu dan sanksi yang besar kepada percetakan. Kalau percetakan berbuat itu, maka tidak lagi dikasih pekerjaan. Kalau perlu harus bayar kerugian negara," kata JK, di Kantor ‎Wapres, Jakarta, Kamis (16/4).  (Baca juga: Polisi Telusuri IP Address Pembocor UN)


JK telah memberikan instruksi pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk mendata berapa banyak sekolah yang mendapat soal ujian yang bocor itu. Atas instruksi tersebut, Anies pun telah menyanggupi permintaan JK yang dipastikan akan selesai selama 2 hari.


JK menegaskan jika memang ada dampak di suatu daerah maka sekolah pada daerah tersebut melakukan ujian ulang. Untuk ‎biaya ujian ulang itu, JK meminta biaya ditanggung oleh pembocor. Pembiayaan ini bisa dibilang sebagai salah satu bentuk sanksi karena telah membocorkan Soal UN.

Meski demikian, JK menerangkan kebocoran soal di Google Drive ini termasuk skala kecil. Menimbang, perbandingan soal UN sebesar 10 ribu dibanding dengan soal bocor sebanyak 30 paket soal.  (Lihat juga: FOKUS Bocornya Soal UN Tahun Ini)

Menindaklanjuti kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2015 yang tersebar via layanan berbagi dokumen Google Drive ini Mendikbud Anies Baswedan telah mengirimkan surat kepada Google.

"Dengan ini saya (Anies Baswedan) meminta pihak Google, Inc. mengambil segala macam tindakan untuk menghentikan akses kepada dokumen-dokumen tersebut. Kecepatan dalam merespon hal ini akan sangat kami hargai," tulis Anies di dalam surat resmi yang ditujukan ke alamat kantor pusat Google di California, Amerika Serikat. (sip/sip)