Jakarta, CNN Indonesia -- Rangkaian proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan mulai dilaksanakan pertengahan 2015. Polri sebagai institusi penegak hukum pun akan segera melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi konflik.
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, pilkada nanti memiliki potensi konflik lantaran adanya hubungan emosional antara pemilik suara dengan orang yang mereka pilih.
"Kami petakan partai yang kira-kira berkonflik karena pada pilkada ada emosional antara pemilih dan yang dipilih. Pemilihan presiden saja begitu, apalagi kepala daerah," kata Anton saat ditemui di Jakarta, Senin (20/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak bisa memprediksi mana saja titik rawan karena titik rawan selalu berubah, salah satunya Makassar. Namun daerah lain juga tidak menutup kemungkinan," katanya melanjutkan.
Anton menambahkan masalah konflik pilkada akan juga tergantung pada kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum, akan belaku jujur atau tidak. Menurut Anton, jika KPU tidak jujur maka akan timbul masalah seperti yang terjadi di Papua dan Madura.
Karena itu Anton meminta KPU tidak melakukan keberpihakan saat proses pilkada berlangsung. "Semua harus diperbaiki," ujarnya.
Sebelumnya tahapan pilkada serentak 2015 resmi dimulai Jumat (17/4) lalu. KPU sebagi penyelenggara memulainya dengan membuat pakta integritas. Pakta ini untuk memastikan bahwa seluruh anggota KPU dan Bawaslu mulai daerah hingga pusat menjaga independen dan komitmen untuk menyelenggarakan pilkada ini dengan jujur. Pilkada serentak ini dijadwalkan akan digelar pada 9 Desember 2015 nanti.
“Kalau ada penyimpangan, itu adalah perilaku individu dan kami ingin segera ditindak. Kami pastikan penyelenggara pemilu siap melakukan pilkada serentak pada 2015,” kata Ketua KPU Husni Kamil Maik dalam pidato sambutan dimulainya tahapan resmi pilkada serentak di Kantor KPU Pusat, Jakarta. (Baca juga:
Anggaran Tak Jelas, 63 Daerah Terancam Absen Pilkada)
(sur)