Mendagri Siapkan Payung Hukum Anggaran Pilkada Serentak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimis pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama yang bakal berlangsung 9 Desember mendatang akan terlaksana sesuai rencana. Pernyataan ini dikeluarkan Tjahjo menanggapi fakta sebanyak 63 dari 269 pemerintah daerah belum tuntas menganggarkan dana pilkada serentak itu.

"Sampai hari ini kami masih optimis. Ada daerah yang telah selesai, ada yang masih menyisir anggaran. (Pilkada serentak) masih cukup lama, sambil jalan saling melengkapi," katanya di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (17/4).

Pilihan Redaksi Pemda Dinilai Belum Siap Danai Pilkada Serentak 2015 KPU: Golkar dan PPP Tak Bisa Ikut Pilkada Jika Tak Berdamai DPR Minta KPU Akomodir Partai Berkonflik Bisa Ikut Pilkada

Ia pun menegaskan, Kemendagri akan membuat payung hukum agar para pemimpin daerah tidak terjerat persoalan hukum di kemudian hari.

"Saya yakin mereka akan melakukan penyisiran terhadap anggaran yang sudah diputuskan maupun yang akan ada perubahan atau anggaran dengan model hibah, swakelola, pengeluaran mendahului dalam penetapan Perda APBD," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manil mengatakan beberapa pilkada terancam tertunda akibat pemerintah daerah belum memberikan persetujuan terhadap proposal anggaran yang diajukan KPU setempat. (Baca juga: Anggaran Tak Jelas, 63 Daerah Terancam Absen Pilkada)

Ia berkata, penundaan beberapa pilkada akibat tidak tersedianya dana itu bisa saja ditunda dengan alasan yang 'gangguan lainnya'.

"Yang penting Kemendagri memberikan payung hukum sehingga kepala daerah nantinya tidak akan bermasalahan dengan," katanya.

(hel)