Khofifah: Jangan Antre Ambil Kartu Jika Belum Dapat Undangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan masyarakat untuk tidak berebut mengambil Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera. Khofifah meminta warga untuk datang ke tempat pengambilan jika telah mendapatkan undangan.

"Ini bentuknya simpanan dan tidak akan hangus. Beda dengan BLT dan BLSM. Kami sampaikan, jangan ke kantor pos sebelum mendapatkan undangan," ujar Khofifah di kantor Kementeri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (20/4).

Pilihan Redaksi Pembagian Kartu Pintar Setelah Konferensi Asia-Afrika Jokowi akan Luncurkan Tiga Kartu Sakti Akhir April Hanya Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera Bisa Beli Elpiji 3 Kg Khofifah: Pembaruan Data Warga Miskin Terkendala Dana

Melihat pembagian kartu serupa dan batuan lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Khofifah menuturkan, antrean dan desak-desakan memang sulit dihindari. Psikologis massa yang sangat membutuhkan bantuan menjadi penyebabnya.

Menurut Khofifah, uang senilai Rp 600 ribu sangat bermakna untuk masyarakat yang berada di lapisan bawah. Mereka pun akhirnya mudah terprovokasi ajakan pihak-pihak tertentu untuk segera menggeruduk kantor pos.

Jika tak datang pada jadwal yang tertera pada undangan mengambil tiga kartu sakti pemerintah itu, lanjut Khofifah, masyarakatlah yang justru akan merugi. "Kalau tidak pada harinya, memang akan menunggu lama. Mereka akan diletakkan di urutan paling akhir karena belum waktunya," ucapnya.

Di sisi lain, Khofifah menegaskan kantor pos tidak lagi dapat memperlambat pembagian KIS, KIP dan KKS dengan alasan dana yang belum tersedia. "Kantor pos tidak dapat lagi beralasan tidak memiliki dana. Dana sudah di depan semua," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo rencananya akan meluncurkan tiga kartu itu akhir April mendatang di 12 kabupaten atau kota, di sembilan provinsi.

Pada pekan lalu, Jokowi telah membagikan KIS di area PTPN III, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Diketahui, pemberian ketiga kartu untuk masyarakat tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketiga kartu tersebut pertama kali dikenalkan kepada publik pada 3 November 2014 yang peluncurannya dilakukan di sejumlah kantor pos di Jakarta sebanyak total 600 kartu.

Dalam persiapan peluncuran kala itu, Puan menyebut bahwa ketiga kartu akan menyasar warga miskin dan rentan miskin. Untuk KIP, akan diberiakan kepada anak usia sekolah, baik yang masih menjalani aktivitas belajar mengajar maupun yang sudah putus sekolah untuk kembali dapat mengenyam pendidikan.

Duit yang ada dalam KIP berbeda untuk setiap orang dengan kisaran Rp 400 ribu hingga Rp 1 juta.

Program tiga kartu ini di masa awal peluncurannya juga dikritik oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua YLKI Tulus Abadi menilai kebijakan unggulan Jokowi ini konyol dan tidak produktif.