PDIP: Kabinet Kerja Harus Reshuffle Tahun Ini

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Kamis, 30/04/2015 18:10 WIB
Partai banteng moncong putih ini mengaku telah melakukan pembicaraan internal. Mereka menduga, ada menteri yang masih mementingkan pesan-pesan 'sponsor'. Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla berfoto bersama dengan para menteri usai pelantikan menteri Kabinet Kerja di depan Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2014. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya merombak susunan kabinet dalam tahun ini. Isu adanya reshuffle para menteri Kabinet Kerja makin kian santer terdengar setelah lebih dari enam bulan.

"Enam bulan waktu yang cukup untuk menilai. Seperti dokter butuh second opinion, karena menterinya masih pemanasan. Tapi yang jelas mesti tahun ini," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/4).

PDI Perjuangan, lanjut Hendrawan, memang melakukan pembicaraan mengenai kabinet. Menurutnya, hal tersebut sangat wajar dilakukan mengingat posisi PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi.


Namun, pembicaraan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk rapat khusus mengenai rencana reshuffle.

Lebih lanjut, dia mengakui, PDI Perjuangan turut menilai soal adanya sejumlah menteri yang berada di posisi yang tidak tepat. Hal tersebut menyebabkan kabinet tidak dapat berkinerja dengan baik.

Selain itu, Hendrawan mengatakan adanya penilaian sejumlah menteri yang sulit untuk merealisasikan nawacita karena konflik kepentingan.

"Ada juga menteri yang sepak terjangnya dikendalai konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor," katanya.

"Mereka masih memikirkan apa yang harus saya berikan kepada sponsor. Jadi bukan nawacita, tapi cita-cita," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan, Presiden Jokowi benar-benar harus melakukan evaluasi yang komprehensif atas kinerja 34 menterinya.

Meski begitu, walau PDIP telah melakukan pembicaraan, Hendrawan memahami bahwa evaluasi, perombakan dan pengangkatan menteri, seluruhnya menjadi hak prerogatif presiden. (meg/meg)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK