Apapun Kondisinya, Rombak Kabinet Kewenangan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Isu soal perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja bentukan Presiden Indonesia Joko Widodo semakin santer terdengar. Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung pun menganggap ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam enam bulan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.

Beberapa kendala yang dimaksud oleh Pram -sapaan akrabnya- adalah soal kendala sosial, politik, dan ekonomi. Namun meski menganggap ada beberapa kendala, Pram menegaskan proses perombakan adalah kewenangan penuh dari Jokowi selaku presiden.

"Sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa sektor mengalami kendala, baik kendala sosial politik maupun kendala ekonomi," kata Pram saat ditemui di kompleks DPR RI, Selasa (21/4). (Baca juga: Politisi PDIP Sebut Banyak Menteri Tak Paham Konsep Jokowi)

Pilihan Redaksi PDIP: Beri Waktu Setahun untuk Perombakan Kabinet Gerindra: Banyak Menteri yang Harus Dipecat Projo Siapkan Nama 14 Menteri yang Harus Diganti Kehadiran Posisi Wakil Ketua Umum PDIP Kewenangan Megawati

"Apakah kemudian itu semua diartikan sebagai reshuffle? Maka itu adalah kewenangan dari pak presiden sepenuhnya," ujar Pram menambahkan.

Pram menambahkan banyak orang melihat jika apa yang dilakukan pemerintah masih belum seperti yang diharapkan sebelumnya. Menurutnya masyarakat sudah memberikan apresiasi tapi ada beberapa hal yang memang belum berjalan dengan baik.

Namun kembali lagi, Pram menegaskan jika proses reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi. Tentunya, kata Pram, presiden dan wakil presiden sudah melihat performa pemerintah apakah dalam enam bulan ini sudah sesuai dengan yang dijabarkan pada awal pemerintahan atau tidak. (Baca juga: Poltracking: Sistem Komunikasi Publik Jokowi Harus Dibenahi)

"Orang melihat banyak hal yang belum sesuai dengan harapan. Orang-orang sudah memberi apresiasi tapi ada beberapa hal yang belum berjalan baik," kata Pram.

"Kewenangan melakukan reshuffle adalah kewenangan presiden, tentunya presiden dan wakil presiddn melihat performa pemerintah apakah dalam enam bulan ini kinerjanya seperti yang dijabarkan di awal atau tidak," ujarnya. "Tentunya presiden dan wakil presiden paling tahu persoalan ini."

Isu reshuffle ini kembali berhembus setelah Poltracking merilis hasi survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Poltracking menyebut, sebanyak 48,5 persen responden mereka menyatakan tidak puas pada hasil kerja sementara Kabinet Kerja. (Baca juga: Demokrat: Kabinet Bidang Ekonomi dan Politik Perlu Evaluasi)

Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni 44 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kabinet Kerja ini merupakan yang terendah dalam enam bulan terakhir. (pit)