Jusuf Kalla Dukung Kenaikan Upah Minimum Bagi Buruh

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengapresiasi pelaksanaan perayaan Hari Buruh Sedunia, yang jatuh pada tanggal 1 Mei ini. JK menilai perayaan berjalan lancar dan tertib dibandingkan tahun lalu.

"Saya memantau seluruh provinsi bahwa perayaan 1 Mei ini tidak ada sweeping atau penutupan jalan. Saya terima kasih kepada Kapolri, Menaker dan organisasi buruh. Berbeda dengan perayaan tahun lalu," kata JK ditemui di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jumat (1/5). Di Mabes Polri, tampak juga Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Pilihan Redaksi Tagih Janji Kampanye Jokowi, Buruh Suarakan 11 Tuntutan Janji Menteri Hanif di Hari Buruh Sedunia Kapolri dan Menteri Hanif Sholat Jumat Bersama Buruh di Monas Pimpinan DPR-MPR Rayakan Hari Buruh Sedunia di Senayan

Lebih jauh lagi, JK mendukung adanya kenaikan upah minimum dan gaji buruh. "Upah minimum boleh lebih besar. Banyak yang lebih tinggi," kata JK.

Sementara itu, dia mengatakan sejauh ini pemerintah telah membuat kebijakan sosial pemerintah dengan memberikan tak hanya gaji layak tetapi juga jaminan kesehatan gratis, pendidikan gratis serta beras miskin. Pemerintah, katanya, juga akan menyediakan fasilitas rumah bagi para buruh dalam waktu dekat. Sedangkan, untuk uang pensiun, JK mengatakan pemerintah saat ini masih menggodok persoalan tersebut.

Ketika ditanya mengenai persoalan kerja kontrak atau outsourcing, JK mengatakan sistem kerja tersebut benar karena ada aturan pemerintah mengenai outsourcing. Namun, bagi JK, yang terpenting adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi kelompok buruh. "Setiap tahun targetnya dua hingga tiga juta lapangan kerja diciptakan," ujar dia.

Sebelumnya, perayaan Hari Buruh Sedunia kali ini diikuti puluhan ribu buruh yang berasal diantaranya dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (F-SP-LEM) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI). Mereka menyuarakan 11 tuntutan antara lain tolak upah murah dan peninjauan upah tiap dua hingga lima tahun sekali, hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan, kebebasan berserikat dan penolakan kenaikan harga BBM dan barang.

Mereka juga meminta pemerintah untuk memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas rumah untuk buruh, rumah sakit untuk buruh, transportasi untuk buruh, beasiswa untuk anak buruh, penegakan hukum. Kesemua tuntutan tersebut, menurut kelompok buruh, ada dalam kampanye Presiden Jokowi. (utd)