LIPUTAN KHUSUS HARI BURUH

Menteri Hanif: Tak Perlu Aturan Khusus Lindungi Buruh LGBT

Utami & Yohannie Linggasari, CNN Indonesia | Sabtu, 02/05/2015 11:50 WIB
Menteri Hanif: Tak Perlu Aturan Khusus Lindungi Buruh LGBT Beberapa buruh LGBT yang tergabung dalam organisasi Pelangi Mahardika ikut serta dalam aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/5). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya tidak akan menerapkan peraturan khusus yang akan menjamin perlindungan bagi buruh berorientasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Alasannya, dia menilai peraturan yang ada sudah cukup menjamin hal tersebut. 

"Ya, peraturannya untuk semua manusia sama," kata Hanif singkat saat ditemui CNN Indonesia di sela-sela kunjungan pada Hari Buruh Internasional, kemarin. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Irianto Simbolon mengatakan pemerintah saat ini sudah punya aturan yang menjamin perlindungan buruh minoritas, yakni yang tercantum ke dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Baca Juga: LIPSUS Catatan Harian Buruh Pelangi)
"Sudah ada konvensi ILO dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Intinya, tidak boleh ada diskriminasi," kata Irianto menegaskan. 


Pembuatan aturan khusus pekerja LGBT, katanya, hanya akan menunjukkan adanya diskriminasi dari pemerintah terhadap kaum LGBT. Terlebih, dia berpendapat di Indonesia hanya mengenal dua jenis kelamin, yakni lelaki dan perempuan. (Baca Juga: Cerita Buruh Gay yang Cari Selamat)

Sayangnya, meski pemerintah menjamin UU yang ada sudah berlaku bagi jaminan perlindungan buruh minoritas, namun masih ditemukan banyak peraturan yang diskriminatif terhadap kalangan minoritas tersebut. Misalnya, Peraturan Daerah Kota tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perda ini dengan tegas melarang adanya LGBT. (Lihat Juga: Asa Waria Timbul Tenggelam di tengah Realita)

Tak hanya itu, UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) juga dengan tegas menyatakan ketentuan tegas lelaki dan perempuan. Ketentuan ini bagi transgender dapat menjadi masalah karena bisa mempersulit mereka untuk mengurus izin usaha termasuk memperoleh pekerjaan, sebagaimana pengalaman yang diceritakan buruh LGBT di kawasan Cakung, Jakarta Utara kepada CNN Indonesia. 

Sementara itu, ketika ditanyai mengenai beberapa contoh diskriminasi yang dialami para buruh tersebut, Hanif menyangkalnya. Termasuk kisah bagaimana para transgender perempuan ke lelaki mengalami kesulitan cuti haid ataupun pelecehan seksual. "Wah, enggak ngerti kalau itu. Di telinga saya aneh saja," kata dia menegaskan. (Lihat Juga: Menyoal Cuti Haid, Diskriminasi dan Kisah Buruh Lesbian)

Di sisi lain, aktivis LGBT Dede Oetomo berpendapat dari  transgender, terutama waria, mengalami diskriminasi paling berat di antara semuanya. Ekspresi gender dan orientasi seksual yang terlihat jelas membuat kehadiran mereka begitu menonjol dan menjadi pusat perhatian.

Dalam banyak kasus, waria paling kesulitan mendapatkan pekerjaan dibandingkan lesbian, gay, biseksual, maupun priawan. Maka tak jarang, waria kerap menjadi pekerja seks komersial karena keterbasan pilihan pekerjaan tersebut. (utd/utd)