Wacana Reshuffle Dianggap Masih Kepagian

Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Sabtu, 09 Mei 2015 10:36 WIB
Usia Kabinet Kerja yang baru memasuki enam bulan dianggap hanya memerlukan evaluasi dari Presiden, bukan perombakan.
Presiden Joko Widodo (berdiri) dan Wapres Jusuf Kalla (tengah) memimpin rapat paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/4). Rapat Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan kementerian serta rencana kerja pemerintahan 2015/2016. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menjadi perdebatan. Dikusi perombakan Kabinet Kerja itu kian menguat setelah kalangan di luar Istana, terutama parlemen, hampir serempak mendukung adanya perombakan di jajaran menteri Jokowi.

Meski demikian, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun. menilai wacana reshuffle terkesan seperti desakan bagi Jokowi.

Sebab, dia menilai, hingga kini Jokowi masih terlihat enggan untuk membicarakannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kenapa harus dorong-dorong presiden untuk reshuffle?" ujar Misbakhun dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (9/5).

Alih-alih melakukan perombakan kabinet, Misbakhun menilai, upaya yang seharusnya dilakukan Jokowi saat ini adaah evaluasi.

Dalam sistem pemerintahan modern, kata dia, evaluasi kabinet merupakan suatu hal yang wajar dan pasti dilakukan.

"Basis Kabinet Kerja adalah kinerja. Kinerja inilah yang harus dievaluasi," ujar Misbakhun.

Karenanya, Misbakhun menganggap, masih terlalu dini perombakan kabinet untuk diterapkan jika melihat rentang waktu kerja yang juga terbilang masih dini.

Politisi Partai Golkar itu menilai jajaran menteri di Kabinet Kerja bahkan belum bisa dinilai kinerjanya.

Sebagai contoh, kata Misbakhun, tim ekonomi Kabinet Kerja yang telah berusaha bekerja dengan cepat untuk merealisakan agenda kerjanya.

Meski sejak Januari sudah rampung merancang APBN-P, kata Misbakhun, namun hingga kini realisasinya belum bisa dilakukan secara optimal.

Kinerja mereka terpaksa tersendat karena harus berkompromi dengan waktu, mengingat mekanisme birokrasi yang cukup ruwet, mulai dari gangguan hiruk-pikuk terbelahnya parlemen (KMP-KIH) hingga penyesuaian nomenklatur kementerian.

"Kalau belum bisa mengimplementasikan, apa yang mesti dievaluasi?" ujarnya. (meg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER