Polemik Pilkada, DPR-Pemerintah Rapat Pembakuan Peraturan

CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri ‎Tjahjo Kumolo. Rapat yang diagendakan siang ini dilakukan terkait pencalonan bagi partai politik bersengketa, seperti Golkar dan PPP, jelang pemilihan kepala daerah 2015.

"Apakah jalur revisi undang-undang, apakah jalur pengadilan? Itu ada ketidakpastian, ketidakjelasan," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/5).

Sebelumnya, pimpinan DPR juga sempat rapat bersama Komisi Pemilihan Umum dan Komisi II DPR. Padahal saat ini, DPR masih dalam masa reses. (Baca: DPR-KPU Kerja Keras Cegah Konflik Sosial saat Pilkada)

"Ini kan perlu ada kejelasan tentang pembakuan peraturan di dalam pilkada. Karena itu, kami duduk terus menerus sebelum masuk masa sidang," ‎tegasnya. (Baca: DPR Rela Bersidang saat Reses demi Kepentingan Kelompok)

Pilihan Redaksi Agung cs Minta KPU Tak Atur Kubu Mana Berhak Ikut Pilkada Siapa Wakili Golkar jika Pakai Putusan Pengadilan Terakhir? DPR Usulkan Presiden Ikut Bahas Pilkada JK Yakin Golkar Islah di Pilkada karena Calon Relatif Sama

Lebih lanjut, Fahri mengungkapkan memang adanya ketidaksepakatan di awal ‎antara KPU, pemerintah, dan DPR terkait revisi terbatas undang-undang pilkada dan partai politik.

Selain itu, ia mengatakan memang ada sejumlah masalah di dalam lahirnya UU Pilkada di transisi pemerintahan yang problematik.

"Memang banyak masalah dari awal. Kama kami harus memilih untuk melakukan revisi karena peraturan dibawahnya termasu‎k PKPU tidak nisa menyelesaikan semua problem dalam UU," tegasnya.

Oleh sebab itu, politikus PKS ini mendukung revisi terbatas undang-undang, dan tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah untuk merealisasikan rencana tersebut.

Partai Golkar dan PPP sampai sekarang masih dibelit persoalan internal dualisme kepengurusan. Pihak yang bersengketa melakukan upaya jalur hukum dan memakan waktu yang lama untuk mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kondisi ini membuat kedua partai tersebut mengalami sandungan untuk mengikuti pilkada serentak yang akan digelar Desember mendatang. (obs)