Agung cs Minta KPU Tak Atur Kubu Mana Berhak Ikut Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar terancam tidak bisa ikut serta dalam gelaran pemilihan kepala daerah serentak 2015 karena masih mengalami konflik internal. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pun belum keluar. Meski begitu, kubu Agung Laksono merasa di atas angin dan yakin kepengurusan merekalah yang berhak mengikuti Pilkada 2015 seandainya putusan pengadilan belum keluar saat tahapan pilkada dimulai.

Keyakinan Agung cs itu dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian, Ahad (10/5). Menurut Lawrence, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara akan menanyakan siapa partai yang pantas mengikuti pilkada kepada pemerintah. Saat pemerintah ditanya KPU itu, ujar Lawrence, pemerintah pasti akan menjawab jika kepengurusan Agung adalah Golkar yang sah.

Pilihan Redaksi Golkar Agung Merasa Aman, Kubu Ical Tak Terima Putusan KPU Kubu Ical Akui Islah Golkar Sulit Terwujud DPR Teruskan Rencana Revisi UU agar Golkar Bisa Ikut Pilkada JK Yakin Golkar Islah di Pilkada karena Calon Relatif Sama

"Agung Laksono pasti dipilih pemerintah karena sudah ada putusan yang sah dari Mahkamah Partai Golkar dan itu sifatnya inkrah (berkekuatan hukum tetap)," ujar Lawrence. (Baca juga: Siapa Wakili Golkar jika Pakai Putusan Pengadilan Terakhir?)

KPU sebagai penyelenggara pilkada, menurut Lawrence, tidak mungkin punya kewenangan untuk menentukan kubu mana yang berhak ikut pilkada atau tidak ikut pilkada. KPU hanya tinggal mengikuti peraturan yang ada di Undang-Undang.

Seandainya KPU mengeluarkan aturan spesifik soal kubu mana yang berhak ikut pilkada tanpa bertanya ke pemerintah, kubu Agung akan melayangkan uji materi atas aturan itu ke Mahkamah Konstitusi. "Pokoknya KPU jangan membuat aturan yang kubu ini boleh ikut dan kubu itu tidak boleh ikut," ujar Lawrence.

Ketiga, jika sampai tenggat pendaftaran calon pada 26-28 Juli belum ada putusan inkrah atau belum terjadi islah, maka diusulkan KPU menggunakan hasil putusan pengadilan terakhir meski belum inkrah. (Baca: DPR Teruskan Rencana Revisi UU agar Golkar Bisa Ikut Pilkada)

Awalnya KPU enggan untuk menerima poin ketiga rekomendasi Panja Pilkada itu, yakni menerima putusan pengadilan terkini meski belum inkrah. Namun rekomendasi tersebut diterima seiring dengan adanya revisi terbatas atas Undang-Undang mengenai Partai Politik dan Pilkada yang akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Langkah tersebut diambil untuk memberikan payung hukum kepada partai politik bersengketa untuk dapat ikut Pilkada. (agk)