Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram lantaran uang sewa truk sampah dari swasta nilainya sangat besar. Pemerintah DKI Jakarta tahun lalu menganggarkan biaya sewa truk sampah sebesar Rp 400 miliar.
Padahal menurut Ahok, uang sebanyak itu bisa dipakai untuk membeli truk sampah baru. "Tahun lalu habis Rp 400 miliar, itu yang saya marah-marah," kata Ahok usai menerima hibah truk dari PT Pelindo II di Balaikota, Jakarta, Senin (11/5).
Jika satu unit truk dihargai Rp 500 juta saja, anggaran sewa truk Pemprov DKI Jakarta bisa untuk membeli 800 unit truk baru. Sebagai perbandingan, lima unit truk yang baru dihibahkan PT Pelindo ke Pemprov DKI Jakarta untuk satu unitnya dihargai Rp 400 jutaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan tambahan 800 unit truk sampah baru, petugas kebersihan bisa keluar masuk kampung di ibu kota untuk mengangkut sampah. Apalagi dengan pembelian baru truk bisa dikontrol karena bisa dipasangi
global positioning system (GPS).
Berbeda dengan kondisi saat ini di mana trus milik swasta tersebut tidak bisa dikontrol. Misalnya ada oknum sopir truk yang mengangkut sampah karangan bunga dari rumah duka atau sampah restoran namun biayanya dibebankan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Belum lagi keberadaan truk tersebut yang tidak bisa dikontrol apakah benar mengambil sampah atau tidak. Selain itu, sewa truk sampah dari swasta juga mahal lantaran biaya yang dikenakan adalah biaya sewa truk dan jasa pengemudinya dihitung berbeda.
Pemprov DKI memang bukan tidak membeli truk sampah. Tahun ini direncanakan pembelian sekitar 380 unit. Tahun depan direncanakan pembelian baru 30 unit. Truk sampah yang didatangkan ini selanjutnya akan segera dipasangi GPS agar mudah dikontrol.
Jika sudah terpasang GPS, semua pihak bisa mengawasi operasi truk tersebut melalui aplikasi Smartcity. Termasuk rute dan keberadaan truk-truk tersebut. "Kalau ada yang keluar rute ditangkap," katanya. (Baca juga:
Ahok: Rahasia Umum, Pelanggan PSK Kelas Atas Kalangan Pejabat)
(sur)