Anggaran Pilkada Membengkak, Komisi II Minta KPU Diaudit

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi II Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Kepemiluan DPR Rambe Kamarulzaman mendesak dilakukan audit atas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Dorongan audit itu merupakan keputusan Komisi II.

"Kami ingin agar KPU diaudit Badan Pemeriksa Keuangan," ujar Rambe.

Untuk diketahui, KPU merupakan mitra kerja Komisi II DPR. Selain itu, Komisi II pula yang memilih para Komisioner KPU. "Karena yang memilih KPU adalah DPR, tidak bisa dia sebut (KPU) mandiri," ‎ucap politikus Partai Golkar itu.

Alasan mendasar dari desakan tersebut, ujar Rambe, adalah membengkaknya anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang semula direncanakan sekitar Rp 4 triliun menjadi Rp 6,7 triliun untuk 269 daerah.

"Hampir Rp 3 triliun. (Jumlah) Itu besar. Ini apa jadinya?" tutur Rambe.

Pilihan Redaksi Mendagri Siapkan Payung Hukum Anggaran Pilkada Serentak Aturan Jeda Pencalonan Keluarga Petahana Membuat Pilkada Fair Aturan Petahana, Bupati Saiful: Buat Apa, Kan Masih Calon? PAN Ingatkan Pelarangan Politik Uang Jelang Pilkada

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada sejumlah penyebab pembengkakan anggaran pilkada, misalnya KPU Daerah juga menetapkan anggaran, padahal sesungguhnya anggaran telah ditetapkan KPU pusat.

Selain itu, KPU memang menganggarkan cukup tinggi terutama untuk sejumlah daerah yang secara geografis membutuhkan anggaran lebih seperti bagian timur Indonesia. Anggaran juga jadi besar karena untuk biaya kampanye.

(hel)