Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera mencari jalan keluar konflik internal masing-masing agar Pilkada serentak yang akan berlangsung pada Desember 2015 mendatang tidak terhambat.
Meski demikian, anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak mau ikut campur dalam proses penyelesaian konflik internal kedua partai tersebut.
"Pada prinsipnya, Presiden menghendaki pelaksanaan Pilkada sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dengan ini Presiden menghendaki partai yang masih memiliki kepengurusan ganda dipersilahkan menyelesaikan sendiri masalahnya. Presiden tidak mau ikut campur," ujar Teten melalui pesan yang diterima CNN Indonesia, Rabu (20/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teten mengimbuhkan, Presiden Jokowi mendukung penuh langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyiapkan aturan dan persiapan teknis untuk mendukung pelaksanaa Pilkada serentak.
"Presiden juga mengimbau semua pihak agar ada peningkatan kualitas demokrasi pada Pilkada serentak," kata dia.
Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan, pihaknya hanya pelaksana Undang-Undang sehingga mengenai revisi UU Pilkada tergatung pada putusan DPR dan Pemerintah.
"Kalau revisinya dilakukan setelah tahapan selesai akan digubakan untuk pilkada yang berikutnya. Sampai saat ini persiapan tetap berjalan," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono mengaku siap untuk islah dengan kubu Aburizal Bakrie. Islah perlu dilakukan untuk memperkuat kesiapan partai beringin menghadapi Pilkada serentak akhir tahun ini.Menurut Agung, Islah juga bisa memastikan Golkar ikut serta dalam Pilkada. "Kami sadari dan siap untuk islah demi hadapi Pilkada ini," ujar Agung di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Oleh sebab itu, lanjut Agung, pihaknya siap menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan partai terutama kader-kader partai beringin. "Bilamana ada rundingan soal itu, ya masih bisa dilakukan. Intinya adalah untuk memastikan Golkar ikut Pilkada," tegasnya.
Lebih lanjut, ia pun sudah menggambarkan bagaimana bentuk islah yang ideal untuk kembali memperkuat Golkar dalam Pilkada nanti. Diketahui, Golkar merupakan salah satu partai politik yang memiliki banyak jumlah kepala daerah di sebagian besar daerah di Indonesia.
"Jangan ada pembatasan kepada kader. Bukan dari siapa dia, dekat dengan Ancol atau Bali. Tetapi bagaimana kompetensi dan elektabilitasnya," kata Agung.
"Lebih kepada hal-hal yang bersifat objektif," ujarnya. (hel)