Ahok Klaim Berhasil Setop Penipuan pada Program KJP

Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Jumat, 22 Mei 2015 09:54 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim berhasil menghentikan praktek penipuan berupa duplikasi nama dalam program Kartu Jakarta Pintar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan sidak UN ke SMAN 2 Jakarta, Selasa (14/4). Ahok mengingatkan kejujuran adalah hal yang utama, tak peduli jika harus dimusuhi banyak orang. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim berhasil menghentikan praktek penipuan berupa duplikasi nama dalam penerapan program Kartu Jakarta Pintar. Alhasil kini angka penerima Kartu Jakarta Pintar menurun apabila dibandingkan tahun lalu.

Menurut Ahok -sapaan akrab Gubernur Basuki- penyaluran bantuan pendidikan di ibu kota lebih efektif tahun ini. Penurunan angka penerima merupakan salah satu indikatornya. 


“Sebelumnya ditemukan banyak penipuan, banyak orang yang namanya duplikat. Begitu kami katakan bantuan KJP tidak boleh tarik kontan, langsung mereka tidak semangat karena dananya tidak boleh kontan," ujar Ahok, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ahok mengapresiasi penghapusan nama ganda oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Ia mengatakan transaksi non tunai yang rencananya bakal diterapkan untuk penyaluran bantuan membuat pemberian bantuan lebih tepat sasaran. (Baca juga: Ahok Sebut Retno Listyarti Tak Bisa Lagi Jadi Kepala Sekolah)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman memaparkan, jumlah penerima KJP tahun ini mengalami penurunan sekitar 20,07% dari estimasi awal penerima yang terdapat dalam APBD 2015 untuk 612.000 siswa tingkat SD hingga SMA di ibu kota.

Jumlah penerima KJP yang sudah terdaftar tahun ini berjumlah 489.150 siswa yang terdiri dari 291.900 (59,67%) penerima dari sekolah negeri, dan 197.250 (44,33%) penerima dari sekolah swasta di Jakarta. Jumlah penerima KJP menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 572.000 siswa di Jakarta.

"Penyebab (berkurangnya penerima KJP) karena pendataan dilakukan secara menyeluruh dan selektif dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga dihasilkan data calon penerima yang tepat sasaran, serta mengurangi terjadinya duplikasi penerima KJP," ujar Arie. (sip/sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER