Kedatangan Jokowi ke Papua Dianggap Tak Bawa Manfaat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Papua ternyata dinilai beberapa pihak tak mendatangkan manfaat apapun. Padahal mereka berharap kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua, seperti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

"Kami pikir kunjungan presiden akan membawa sedikit perubahan. Papua akan ada titik terang dengan terpilihnya jokowi. Tapi ternyata harapan itu tidak ada," kata budayawan Papua, Benny Giay dalam acara diskusi publik bergajuk Sepulang Jokowi dari Papua di LBH Jakarta, Jumat (22/5).  

Pilihan Redaksi Terpikat Logat Kental dan Keluguan Papua Blusukan di Perbatasan Papua Agustinus Wibowo Menjamah Perbatasan Papua

"Kami sampaikan pada Presiden Jokowi, presiden harus selesaikan kasus Paniai dengan membentuk komisi independen. Tapi Jokowi mempercayakan pada Menkumham untuk melakukan investigasi dan dia memberikan tugas pada polisi untuk melakukan investigasi," kata Benny. Padahal menurut masyarakat, polisi adalah pelaku tragedi Paniai.

Belum lagi terkait pemberian grasi terhadap tahanan politik narapidana politik yang dinilai sarat akan sensasi. Mereka menilai hal itu dilakukan untuk kepentingan Jokowi pribadi.

"Untuk membebaskan tapol napol ada (staf) dari istana yang sudah pergi duluan jauh-jauh hari. Teman yang dari istana mengarahkan tapol napol, kalau presiden bicara ini jawab, kalau berkata ini, terima saja," kata tokoh agama Papua, Dorman Wandikmbo.

Mereka menilai pemberian grasi ini terkesan dipaksakan. Padahal sebenarnya penawaran grasi sudah pernah dilakukan oleh Presiden SBY ketika itu maupun Patrialis Akbar. Tapi semua ditolak.

Kekecewaan berikutnya terkait agenda Jokowi di Papua. Menurut Dorman, apa yang dilakukan Jokowi hanya seremonial belaka yang sesungguhnya bisa dilakukan Gubernur saja. Baginya, ada hal yang lebih penting dari agenda tersebut yang seharunya dilakukan oleh seorang presiden.

"Begitu dia pergi melakukan peletakan batu pertama rumah sakit internasional, resmikan pasar mama, resmikan sawah di Merauke. Pertanyaannya adalah itu tugas gubernur bukan presiden," ujar Dorman.

Lebih jauh lagi Dorman menilai, salah satu kebijakan yang paling mengganggu masyarakat Papua adalah dengan dibangunnya sawah seluas ribuan hektar di Merauke. Mereka menganggap kebijakan itu bukanlah berpihak pada masyarakat Papua sendiri.

"Yang meresmikan sawah bukan keberpihakan pada Papua. Ini seperti membawa konsep pembangunan Jawa ke Papua," ujarnya.

Dari semua kejadian itu, akhirnya masyarakat Papua pun menilai kalau kehadiran Jokowi dua kali ke Papua, pada Desember 2014 lalu dan Mei 2015 hanya sebagai kepentingan politik saja. Bukan untuk masyarakat Papua.

"(Jokowi) kunjungan ke Papua hanya kepentingan politik. Tujuannya memberi grasi. Hanya untuk cari nama, popularitas, kepentingan diri, hanya itu yang dia lakukan, bukan untuk masyarakat Papua," kata Dorman. "Lebih baik tinggal di Jakarta saja, Papua kami sudah bisa bangun sendiri," katanya. (sip)