Disebut Lambat DPRD, BPJS DKI Dihubungi Ahok Diminta Cepat
Tri Wahyuni | CNN Indonesia
Senin, 01 Jun 2015 07:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dari hasil laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, salah satu masalah yang dikeluhkan warga adalah terkait program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya masih banyak peserta BPJS yang ternyata masih berbelit saat menggunakannya.
"BPJS masih berbelit dan sering ditolak dengan alasan kamar penuh. Diharapkan sering ada sosialisasi dengan masyarakat karena banyak penolakan di rumah sakit rujukan," kata perwakilan anggota DPRD Komisi A dari Fraksi PKS, Ahmad Yani saat membacakan hasil laporan reses dari DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Mendengar keluhan tentang BPJS Kesehatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku akan segera menindaklanjuti hasil laporan reses dari DPRD, termasuk BPJS Kesehatan.
"Saya langsung whatsapp kepada BPJS DKI, supaya cepat. Sebenarnya sosialisasi sudah, masalahnya masyarakat main tabrak juga kalau di puskesmas. Nanti kalau mereka mikir satu dokter untuk 1.250 warga itu akan makin terkontrol wilayah," jelas Ahok usai menghadiri rapat paripurna.
Ditemui pada waktu yang berbeda, Tubagus Arif yang membidangi Kesejahteraan Rakyat di Komisi E DPRD DKI Jakarta, mengatakan dari hasil terjunnya ke masyarakat memang banyak masyarakat yang terlunta-lunta ketika berobat akibat ditolak di rumah sakit.
"Artinya, ketika di puskesmas atau rumah sakit yang penuh, itu harus dirujuk pada rumah sakit yang jelas. Kejelasan itu harus kami minta ketika dia ada MoU (kesepakatan) dengan rumah sakit swasta apa saja," ujar Tubagus.
Lebih lanjut ia mengatakan kalau hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi baik dari pihak BPJS Kesehatan maupun dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Sosialisasinya harus jelas. Kebijakan a,b,c, apa yang tidak bisa, apa yang bisa (harus disampaikan). Selama ini (informasi itu) belum sampai di masyarakat," ucap Tubagus. (hel)
"BPJS masih berbelit dan sering ditolak dengan alasan kamar penuh. Diharapkan sering ada sosialisasi dengan masyarakat karena banyak penolakan di rumah sakit rujukan," kata perwakilan anggota DPRD Komisi A dari Fraksi PKS, Ahmad Yani saat membacakan hasil laporan reses dari DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditemui pada waktu yang berbeda, Tubagus Arif yang membidangi Kesejahteraan Rakyat di Komisi E DPRD DKI Jakarta, mengatakan dari hasil terjunnya ke masyarakat memang banyak masyarakat yang terlunta-lunta ketika berobat akibat ditolak di rumah sakit.
Lebih lanjut ia mengatakan kalau hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi baik dari pihak BPJS Kesehatan maupun dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Sosialisasinya harus jelas. Kebijakan a,b,c, apa yang tidak bisa, apa yang bisa (harus disampaikan). Selama ini (informasi itu) belum sampai di masyarakat," ucap Tubagus. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK