Kriteria Pimpinan KPK Ideal versi Imam Prasodjo
Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 01 Jun 2015 06:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sosiolog sekaligus mantan Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Imam Prasodjo, memaparkan kriteria pimpinan komisi antirasuah yang paling ideal.
Kriteria pertama adalah memiliki jiwa kepemimpinan (leadership). "Konteksnya satu punya leadership. Anda kebayang jadi pimpinan KPK tidak punya leadership. Leadership sangat penting menghadapi presiden, menghadapi anggota DPR, dan lain-lain. Ibaratnya ini masuk level nasional sehingga tidak boleh grogi," ujar Imam di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.
Yang kedua, pimpinan KPK harus memiliki integritas tinggi. Imam mengaku sadar bahwa memiliki integritas itu bukan perkara yang mudah, karena kepribadian itu berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan sikap adil.
"Dan sikap seperti itu bagaimana mendeteksinya? Itu perlu tracking, perlu evaluasi dan perlu membuat makalah yang menceritakan siapa dirinya," kata dia.
Imam menuturkan, dalam pertemuan dengan para anggota Pansel KPK, kedua pihak sempat membahas mengenai bagaimana membuat tracking. Menurut dia, tracking sebelumnya juga melibatkan kepolisian, kejaksaan, BIN (Badan Intelijen Negara).
"Bahkan terakhir kami libatkan tracker independen, dalam arti individu, bukan dari lembaga. Individu yang kami kelompokkan, lalu kami minta bantuan. Sharing tentang meningkatkan kualitas hasil tracker ini, bagaimana seleksi," ujar dia.
Namun, imbuh dia, proses yang dilakukan para tracker saat ini belum selesai, karena Imam baru tengah mengusulkan agar ditambah kelompok tracker independen.
"Dan juga masukan publik. Orang tukang ngemplang misalnya, itu pansel tidak bisa tahu tanpa dikasih tahu oleh masyarakat," kata dia.
Kriteria ketiga adalah independensi. Imam mewanti-wanti agar jangan sampai KPK menjadi bagian dari kepentingan politik praktis. "Kepentingan politik iya, bangsa ini punya politik, yaitu politik untuk membawa keadilan. Itu politik sebenarnya. Tapi kalau politik praktis dijadikan tunggangan partai, kamu jadikan tersangka yang ini, tidak bisa begitu," ujar dia.
Kriteria pimpinan KPK ideal yang terakhir menurut Imam adalah kapasitas pimpinan sebagai penegak hukum. Ia mengatakan, dalam upaya penegakan hukum terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan, dan lain sebagainya.
"Kalau bisa, ini yang penting kita mendorong mencari figur-figur yang punya fungsi, tidak hanya sekadar pendekatan penindakan, tetapi faktor pencegahan, manajerial, IT (informasi dan teknologi) juga diperkuat. Jangan semuanya penyerang. Tapi harus ada kiper, bek kanan dan bek kiri," kata dia.
"Tapi ya itu lagi, kita harus bujuk anggota DPR. Kalau sudah disediakan pemain, nanti kan disediakan delapan, nah yang empat itu bisa merata tidak, jangan semuanya penyerang. Nah letak di situ masalahnya di DPR. DPR kan kadang logikanya beda. Pemain bola semuanya kiper lagi yang dipasang kan susah," ujar dia. (sip)
Kriteria pertama adalah memiliki jiwa kepemimpinan (leadership). "Konteksnya satu punya leadership. Anda kebayang jadi pimpinan KPK tidak punya leadership. Leadership sangat penting menghadapi presiden, menghadapi anggota DPR, dan lain-lain. Ibaratnya ini masuk level nasional sehingga tidak boleh grogi," ujar Imam di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.
Yang kedua, pimpinan KPK harus memiliki integritas tinggi. Imam mengaku sadar bahwa memiliki integritas itu bukan perkara yang mudah, karena kepribadian itu berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan sikap adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan sikap seperti itu bagaimana mendeteksinya? Itu perlu tracking, perlu evaluasi dan perlu membuat makalah yang menceritakan siapa dirinya," kata dia.
Imam menuturkan, dalam pertemuan dengan para anggota Pansel KPK, kedua pihak sempat membahas mengenai bagaimana membuat tracking. Menurut dia, tracking sebelumnya juga melibatkan kepolisian, kejaksaan, BIN (Badan Intelijen Negara).
Namun, imbuh dia, proses yang dilakukan para tracker saat ini belum selesai, karena Imam baru tengah mengusulkan agar ditambah kelompok tracker independen.
"Dan juga masukan publik. Orang tukang ngemplang misalnya, itu pansel tidak bisa tahu tanpa dikasih tahu oleh masyarakat," kata dia.
Kriteria ketiga adalah independensi. Imam mewanti-wanti agar jangan sampai KPK menjadi bagian dari kepentingan politik praktis. "Kepentingan politik iya, bangsa ini punya politik, yaitu politik untuk membawa keadilan. Itu politik sebenarnya. Tapi kalau politik praktis dijadikan tunggangan partai, kamu jadikan tersangka yang ini, tidak bisa begitu," ujar dia.
Kriteria pimpinan KPK ideal yang terakhir menurut Imam adalah kapasitas pimpinan sebagai penegak hukum. Ia mengatakan, dalam upaya penegakan hukum terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan, dan lain sebagainya.
"Kalau bisa, ini yang penting kita mendorong mencari figur-figur yang punya fungsi, tidak hanya sekadar pendekatan penindakan, tetapi faktor pencegahan, manajerial, IT (informasi dan teknologi) juga diperkuat. Jangan semuanya penyerang. Tapi harus ada kiper, bek kanan dan bek kiri," kata dia.
"Tapi ya itu lagi, kita harus bujuk anggota DPR. Kalau sudah disediakan pemain, nanti kan disediakan delapan, nah yang empat itu bisa merata tidak, jangan semuanya penyerang. Nah letak di situ masalahnya di DPR. DPR kan kadang logikanya beda. Pemain bola semuanya kiper lagi yang dipasang kan susah," ujar dia. (sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK